Liputan6.com, Kuala Lumpur - ASEAN yang beranggotakan 11 negara memutuskan tidak akan mengirim pengamat ke Myanmar yang saat ini berada di bawah kekuasaan militer. Dengan keputusan tersebut, ASEAN juga tidak akan memberikan pengesahan terhadap pemilu tiga tahap yang sedang berlangsung di Myanmar.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan pada Selasa (20/1/2026), seperti dikutip dari laporan CNA.
Advertisement
Myanmar mengalami konflik berkepanjangan sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil melalui kudeta pada tahun 2021. Sejak saat itu, situasi keamanan dan politik di negara tersebut terus memburuk.
Pemilu yang dimulai pada Desember tahun lalu ini menuai kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), banyak negara Barat, serta kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia. Mereka menilai pemilu sebagai upaya untuk melegitimasi kekuasaan militer melalui partai-partai politik yang menjadi proksi junta. Tuduhan ini telah dibantah oleh pihak militer Myanmar.
Pada tahap kedua pemilu yang digelar awal bulan ini, tingkat partisipasi pemilih dilaporkan rendah. Dalam hasil sementara, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party/USDP) yang bersekutu dengan militer memimpin perolehan suara dengan mengamankan 88 persen kursi DPR yang diperebutkan pada tahap pertama pemungutan suara.
Dalam sidang parlemen Malaysia, Mohamad Hasan menjelaskan bahwa ASEAN telah menolak permintaan Myanmar untuk mengirim pengamat pemilu. Penolakan tersebut diputuskan dalam pertemuan tahunan para pemimpin ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur tahun lalu. Meski demikian, ia menyebutkan bahwa beberapa negara anggota ASEAN secara individual memilih untuk tetap mengirim pengamat.
"Kami telah menyatakan bahwa ASEAN tidak akan mengirim pengamat dan dengan demikian kami juga tidak akan mengesahkan pemilu tersebut," ujar Mohamad ketika menjawab pertanyaan dari seorang anggota parlemen mengenai sikap Malaysia dan ASEAN terhadap pemilu di Myanmar.
Soal Laut China Selatan
Dalam kesempatan terpisah, Mohamad Hasan juga menyampaikan bahwa ASEAN saat ini berada pada tahap akhir perundingan untuk menyelesaikan kode etik yang telah lama direncanakan dengan China terkait aktivitas di Laut China Selatan. Ia berharap kesepakatan dapat dirampungkan pada tahun ini.
"Kami berharap dapat menyelesaikannya tahun ini," tutur Mohamad Hasan.
ASEAN dan China sebelumnya telah berkomitmen pada tahun 2002 untuk menyusun kode etik tersebut. Namun, pembahasan baru dimulai 15 tahun kemudian dan hingga kini perkembangannya berjalan lambat.
China mengklaim kedaulatan atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Klaim itu juga mencakup wilayah laut hingga 200 mil dari garis pantai Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Kondisi ini kerap mempersulit kegiatan penangkapan ikan serta eksplorasi energi di kawasan tersebut.