Legislator PKB Dukung Prabowo Evaluasi Kinerja BUMN: Berhenti Normalisasi Kegagalan

Menurutnya, kritik Presiden menjadi peringatan keras sekaligus koreksi moral bagi tata kelola BUMN yang mulai menjauh dari nilai profesionalisme dan tanggung jawab publik.

oleh Tim NewsDiterbitkan 13 Januari 2026, 11:55 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendukung pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengkritik keras jajaran elite Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.

Menurut Rivqy, kritik Presiden Prabowo tersebut menjadi peringatan keras sekaligus koreksi moral bagi tata kelola BUMN yang mulai menjauh dari nilai profesionalisme dan tanggung jawab publik.

“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” tegas Rivqy, seperti dikutip Selasa (13/1/2026).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menilai, praktik meminta tantiem di tengah kinerja buruk menjadi bentuk normalisasi kegagalan yang tidak boleh dibiarkan. Sebab, BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat.

"Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026," ucap politisi PKB tersebut.

Rivqy menekankan, kemajuan BUMN mustahil tercapai tanpa keteladanan dan prinsip kuat dari para pemimpinnya. Profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab harus menjadi standar utama, bukan formalitas jabatan.

“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” tegas dia.

Sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI, kata Rivqy, akan terus mendorong reformasi tata kelola, evaluasi berbasis kinerja nyata, serta sistem remunerasi yang adil dan rasional.

“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” dia menandasi.

Prabowo Jengkel Direksi BUMN Masih Minta Bonus Padahal Perusahaan Rugi: Tidak Tahu Malu, Dableg!

Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih meminta tantiem atau bonus, meski perusahaan yang mereka pimpin mengalami kerugian. Baginya, sikap tersebut sangatlah tidak pantas.

“Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertangung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak. Banyak yang rugi,” tutur Prabowo saat momen meresmikan megaproyek kilang raksasa Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

“Sudah rugi, minta tantiem lagi. Enggak tahu malu. Dablek menurut saya,” sambungnya.

Prabowo menegaskan, bagi jajaran direksi yang merasa tidak mampu bekerja sesuai mandat perusahaan negara untuk segera mengundurkan diri. Terlebih, masih banyak sosok lain yang lebih kompeten dan siap menggantikan posisi mereka.

“Kalau nggak mau, nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap gantikan,” tegas dia.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya