Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Chay Asdak meminta pemerintah pusat maupun daerah berhenti saling menyalahkan terkait bencana Sumatra.
Menurut dia, ego sektoral harus segera diganti dengan kekompakan dalam menuntaskan penanganan pascabencana.
Advertisement
Prof Chay menuturkan, bencana yang terjadi merupakan akumulasi dari curah hujan ekstrem dan hilangnya tutupan hutan akibat pembukaan lahan secara masif.
"Sudah saatnya antar-elit pemerintah berhenti saling menyalahkan. Fokus utama sekarang adalah kekompakan untuk menuntaskan pemulihan Sumatra melalui langkah yang sistematis dan substansial," kata dia dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).
Prof Chay juga memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
Ia menyebut keberadaan Satgas ini sebagai respons dan bukti keseriusan negara untuk segera mengatasi bencana di Sumatra.
Namun, Prof Chay memberikan catatan kritis agar Satgas diisi oleh personel yang kompeten secara akademis dan teknis. Ia juga menekankan pentingnya adopsi kerja sama pentaheliks.
"Satgas harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, warga, hingga media. Tanpa sinergi ini, penanganan tidak akan tepat sasaran," jelas dia.
Evaluasi Izin Perkebunan Sawit dan Pertambangan
Selain manajemen bencana, Prof Chay mendesak pemerintah untuk mengevaluasi izin perkebunan sawit dan pertambangan. Evaluasi ini harus mencakup aspek ekologis, sosial, kebencanaan, hingga ekonomi.
Ia menawarkan solusi berupa pemberian insentif dan disinsentif ekonomi yang efektif bagi program restorasi lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama melalui pengembangan agroforestry.
"Pengendalian izin adalah kunci. Jika aspek ekologis terus diabaikan, risiko bencana akan tetap tinggi. Restorasi DAS harus menjadi prioritas dalam rencana strategis Satgas ke depan," katanya.