Liputan6.com, Jakarta - Gejolak politik di Venezuela dinilai belum akan memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia dalam jangka pendek. Sejumlah analis menilai dampaknya masih bersifat tidak langsung, meski tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang hati-hati.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, mengatakan dampak ekonomi global dari situasi di Venezuela saat ini masih terbatas. Menurutnya, perlambatan ekonomi dunia menjadi faktor penahan lonjakan harga energi.
Advertisement
“Jadi kasus Venezuela ini belum akan mengerek harga hingga tembus USD 100 per barel, sebagai angka psikologis fluktuasi ekonomi dan risiko fiskal negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia,” kata Eko kepada Liputan6.com, Selasa (6/1/2026).
Eko juga menyoroti ketidakpastian arah kerja sama migas dengan Venezuela ke depan. Menurutnya, hal tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi dan bagaimana Amerika Serikat akan mengendalikan bisnis minyak di negara tersebut. Sejumlah kesepakatan yang ada berpotensi dikaji ulang, sehingga pemerintah Indonesia perlu bersikap cermat dalam merespons dinamika tersebut.
“Pemerintah memang perlu hati-hati bersikap mengingat Indonesia setahu saya juga sedang dalam proses akhir menyepakati tarif dagang dengan AS,” ujarnya.
Tiga Langkah Kunci
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny Sasmita, menilai pasar global memang sangat sensitif terhadap gejolak politik di negara produsen minyak.
“Memang betul, Venezuela adalah negara minyak, jadi setiap gejolak politik di sana akan langsung dibaca oleh pasar sebagai risiko pasokan,” ucap Ronny kepada Liputan6.com, Selasa (6/1/2026).
Ronny menyebut setidaknya ada tiga langkah kunci untuk mengurangi sensitivitas Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak global. Pertama, memperkuat bauran energi domestik dengan mempercepat pemanfaatan gas, energi baru terbarukan (EBT), serta meningkatkan efisiensi energi di sektor industri.
Kedua, menerapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, di mana subsidi dan kompensasi energi harus lebih tepat sasaran agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ikut tertekan saat harga minyak naik. Ketiga, memperkuat kontrak jangka menengah hingga panjang serta manajemen stok energi yang lebih mapan.
“Intinya, jangan sampai setiap harga minyak hanya terserang batuk saja, ekonomi kita justru langsung masuk UGD,” jelasnya.
Disiplin Fiskal
Selain itu, Ronny juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia perlu menjaga kombinasi kebijakan suku bunga, intervensi valuta asing yang terukur, serta instrumen makroprudensial agar nilai tukar rupiah tidak menjadi korban kepanikan global.
Di sisi fiskal, pemerintah juga harus tetap disiplin. Cadangan devisa yang kuat—yang ditopang oleh ekspor, devisa sumber daya alam, serta aliran investasi jangka panjang—menjadi bantalan utama menghadapi gejolak eksternal.
Ronny menilai kondisi global saat ini juga berpotensi membuka peluang masuknya investasi asing ke Indonesia, meski tidak terjadi secara otomatis. Jika reformasi struktural terus berjalan, inflasi terkendali, dan stabilitas politik terjaga, Indonesia dapat menjadi tujuan rotasi dana investor global.
“Gejolak di negara berisiko tinggi sering mendorong investor mencari ‘safe emerging markets’ yang relatif stabil. Indonesia bisa ikut menikmati efek ini, as long as fundamentalnya tetap solid,” tegasnya.