Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memulai pengerjaan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, huntara tersebut mulai dibangun sejak Jumat 19 Desember 2025.
Advertisement
“Huntara dibangun pada lahan seluas empat hektar yang berada di Dusun Sibalanga Julu, Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting. Rencananya akan dibangun sebanyak 40 unit huntara tahap pertama,” kata Abdul seperti dikutip dari siaran pers, Senin (22/12/2025).
Abdul menjelaskan, progres pekerjaan pada Minggu (21/12) terpantau pembukaan lahan telah selesai dilakukan. Terdapat satu unit huntara telah selesai 75% pengerjaan.
“Dalam pembangunan huntara, BNPB menggunakan rencana rancangan rumah tumbuh. Artinya, huntara ini nantinya akan dikembangkan juga sebagai hunian tetap (huntap),” ungkap dia.
Abdul merinci, luas lahan yang disiapkan untuk hunian per keluarga adalah 6x6 meter, luas bangunan huntara adalah 4x6 meter. Selain itu, model huntara menggunakan teknologi rumah instan sehat dan aman (RISHAM).
“Jadi satu unit rumah terdiri dari satu ruang tidur, satu ruang utama, dan satu kamar mandi yang dilengkapi dengan septitank. Struktur RISHAM menggunakan rangka beton bertulang,” Abdul menandasi.
Janji Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap untuk Korban Banjir Sumatera di Desember 2025
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan, pihaknya akan membangun rumah hunian tetap bagi korban terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebanyak 2.603 unit. Pembangunan itu pun dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebanyak 2.500 unit rumah dari total 2.603 akan dibangun melalui sumbangan dari Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit rumah merupakan inisiatif langsung Ara-sapaan akrab Maruarar Sirait.
"Uangnya non-APBN, 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103," tutur Ara kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Dia memastikan, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2025 ini. Pada tahap awal, telah tersedia kesiapan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap, meskipun penanganan bencana masih berada pada fase tanggap darurat.
Pembangunan tahap awal akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara, dengan target groundbreaking pada minggu ini. Hal itu agar masyarakat terdampak dapat segera kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat.
Ara juga menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan akuntabilitas.
“Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya," jelas dia.
Ada 3 Kriteria Lokasi
Dia juga mengaku sudah mengusulkan ke Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk segera menggelar rapat koordinasi atau rakor dengan aparat penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Dengan rakor itu supaya persoalan aturan lahan bisa terkonsiliasi dengan cepat. Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat, karena itulah arahan Presiden,” ungkapnya.
Terkait penentuan lokasi relokasi, Ara membeberkan tiga kriteria utama yang harus dipenuhi, yaitu aspek hukum yang jelas dan tidak bermasalah, aspek teknis yang memastikan lokasi benar-benar aman dari risiko bencana seperti banjir dan longsor, serta aspek sosial-ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Rumah itu bukan hanya bangunan. Kehidupan ikut berpindah. Karena itu harus dipikirkan akses anak-anak ke sekolah, tempat kerja orang tua, pasar, dan layanan dasar lainnya. Ekosistem kehidupan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama,” kata Ara.