Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa target Indonesia dapat menjabat sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan keinginan bersama.
"Keinginan dari pemerintah Indonesia untuk memainkan peran yang semakin penting di dunia internasional, termasuk juga dalam bidang HAM ini," tutur Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/12/2025), dikutip dari Antara.
Advertisement
Menurutnya, Indonesia sudah beberapa kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, atau tepatnya sebanyak enam kali setelah terpilih dengan suara tertinggi yaitu 186 suara pada Oktober 2023. Bahkan, pada tahun 2024 lalu Indonesia yang diwakili oleh Duta Besar Febrian Ruddyard berhasil menjabat sebagai salah satu Wakil Presiden Dewan HAM PBB.
Hal tersebut diyakini menggambarkan kemajuan Indonesia dalam melakukan diplomasi internasional, sebagai partisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi, dan menegaskan komitmen bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Diplomasi internasional pun dilakukan lewat koordinasi beberapa kementerian, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kemenko Kumham Imipas.
"Saya sendiri berkali-kali hadir dalam sidang Dewan HAM di Jenewa dan kami mulai sering ditanya, kami menjelaskan sekali satu dengan sebaik-baiknya dan tentu ada kekurangan-kekurangan sehingga kami juga lakukan perbaikan-perbaikan ke dalam," jelas dia.
Disampaikan Menteri HAM
Keinginan Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB sebelumnya dilontarkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai dalam momentum Hari HAM Sedunia Ke-77.
“Hari ini, Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini, kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB,” kata Pigai saat menyampaikan pidatonya dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia di Jakarta, Rabu (10/12/2025) malam.
Dia menyebut, demi mencapai Indonesia Emas 2045 diperlukan persiapan sejak saat ini, yang dimulai dengan mengarusutamakan nilai-nilai HAM. Dalam lima tahun ke depan, Indonesia perlu membangun penguatan HAM.
“Yang rusak, kita recover, perbaiki. Yang bagus, kita pertahankan, maintenance. Yang tidak ada, kita bangun. Lima tahun berikutnya akselerasi, sampai 2034. Lima tahun berikut, kita memengaruhi kawasan. Baru lima tahun terakhir, kita leading (memimpin) di tingkat dunia,” ungkapnya.
Pigai menyatakan, untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia tidak boleh tanggung-tanggung. Salah satunya dapat dimulai dengan menjadikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Jabatan tersebut dinilai penting agar Indonesia dapat memprakarsai pembentukan kebijakan-kebijakan HAM yang selama ini belum ada. Seperti tidak adanya konvensi tentang HAM dan korupsi, HAM dan lingkungan, HAM dan pemilihan umum, hingga HAM dan pembangunan.
“Kalau kepemimpinan presiden Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan mengubah tatanan dunia. Pasti. Jadi, jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai, tapi harus bangun peradaban,” Pigai menandaskan.