UNDP Tanggapi Surat Permintaan Bantuan dari Pemda Aceh untuk Pemulihan Bencana

United Nations Development Programme (UNDP) buka suara soal surat permintaan bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh. Surat itu dilayangkan Pemda Aceh lantaran tak lagi mampu menangani dan memulihkan dampak bencana banjir dan longsor.

oleh Tim NewsDiterbitkan 16 Desember 2025, 17:27 WIB
Hingga Kamis (5/12/2025) malam, listrik belum menyala, sehingga jalanan masih gelap gulita. Tampak dalam foto, para penyintas berjalan melewati reruntuhan mobil di area terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang, Sumatera, Indonesia, Kamis 4 Desember 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)

Liputan6.com, Jakarta - United Nations Development Programme (UNDP) buka suara soal surat permintaan bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh. Surat itu dilayangkan Pemda Aceh lantaran tak lagi mampu menangani dan memulihkan dampak bencana banjir dan longsor.

Kepala Perwakilan UNDP, Sara Ferrer Olivella mengaku sudah menerima surat permintaan bantuan dari Pemda Aceh. Surat itu masuk pada Minggu, 14 Desember 2025.

"Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery)," kata Sara, Senin (15/12/2025).

Aceh Minta Bantuan 2 Lembaga PBB

Pemerintah Aceh mengaku meminta bantuan penanganan bencana banjir dan longsor, kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh. Dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

"Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," ujarnya.

Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.

Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh.

Dia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya.

Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.

"Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini," demikian Muhammad MTA.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya