Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mendorong buku penulisan ulang sejarah yang baru diluncurkan, diuji publik. Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar tidak ada lagi tudingan buku itu mengabaikan fakta-fakta penting dalam sejarah bangsa.
Menurutnya, Kementerian Kebudayaan perlu melibatkan sejarawan lintas pandangan, akademisi, serta publik untuk menjelaskan fakta-fakta yang dimuat dalam penulisan ulang sejarah tersebut.
Advertisement
"Kami mendorong agar buku tersebut dikaji secara terbuka, melibatkan sejarawan lintas pandangan, akademisi, serta publik, sehingga tidak menimbulkan kesan mengabaikan fakta-fakta penting dalam sejarah bangsa," kata Lalu kepada wartawan, Senin (15/12/2025).
Lalu mengakui, peluncuran buku sejarah tersebut salah satu bagian dari upaya memperkaya narasi dan kajian sejarah. Namun, karena sejarah menyangkut ingatan kolektif dan sensitivitas publik, kata dia, masukan, kritik, dan penolakan dari masyarakat harus dihormati dan dijadikan bahan evaluasi.
"Kami di komisi sangat terbuka dengan saran pendapat dan masukan masyarakat. Tugas kami, mengawasi dan menyampaikan ke pemerintah," kata dia
Buku Penulisan Ulang Sejarah RI Penting untuk Bangsa
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon membantah buku penulisan ulang sejarah ini bagian dari kepentingan politik. Menurutnya, buku sejarah baru ini ditulis demi kepentingan bangsa dan negara ke depannya. Ia tak menyangkal, terkait gelombang kritik di ruang-ruang publik selama proses penulisan ulang sejarah mulai digarap sejak Januari 2025.
"Saya kira jika terjadi perbedaan pendapat, itu satu hal yang sangat biasa dan saya kira harus kita apresiasi sebagai bagian dari demokrasi kita. Tinggal bagaimana kita lihat, dan harus dibaca dulu baru kita berkomentar," kata dia.