Liputan6.com, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem yang dipicu oleh angin monsun Asia dan siklon tropis akan terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia hingga awal Januari 2026. Fenomena ini berpotensi memicu gelombang pasang, cuaca panas ekstrem, angin puting beliung, badai, serta hujan deras yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.
Merespons hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, meminta peringatan dari BMKG harus ditanggapi dengan serius. Terlebih, ancaman bencana hidrometeorologi bertepatan dengan puncak mobilitas masyarakat selama liburan Natal dan Tahun Baru.
Advertisement
"Artinya mobilitas warga tinggi. Kami dari Komisi VIII DPR RI meminta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi secara maksimal," kata Atalia seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (10/12/2025).
Berdasarkan data historis BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Atalia mencatat, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung menyumbang lebih dari 80% kejadian bencana di Indonesia setiap tahunnya.
"Pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, peningkatan intensitas hujan dan kejadian cuaca ekstrem kerap tercatat, mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa," tutur Atalia.
Atalia mengungkap, ancaman bencana hidrometeorologi telah terbukti menjadi tantangan besar sepanjang tahun 2025. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Desember 2025 mencatat total 2.997 kejadian bencana alam di Indonesia.
"Banjir menjadi jenis bencana dengan frekuensi tertinggi, yaitu 1.503 kejadian, disusul oleh cuaca ekstrem (644 kejadian) dan tanah longsor (218 kejadian). Data ini menunjukkan betapa rentannya wilayah kita terhadap bencana yang dipicu oleh faktor cuaca," wanti dia.
"Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Langkah sederhana seperti membersihkan saluran air, memantau informasi BMKG secara berkala, tidak membuang sampah dan menebang pohon sembarangan, merupakan bagian dari mitigasi bencana," tambah dia.
Penguatan Kesiapsiagaan
Terkait upaya pemerintah, Atalia menegaskan, Komisi VIII DPR RI, yang bermitra dengan BNPB dan Kementerian Sosial, akan terus mendorong penguatan kesiapsiagaan tanggap bencana, terutama dari sisi anggaran.
"Kami mengapresiasi upaya kementerian/lembaga terkait. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan Rp351,83 miliar untuk tanggap darurat infrastruktur sepanjang 2025. Namun, dengan tren peningkatan frekuensi bencana, dukungan pendanaan nasional harus mencukupi dan adaptif," tegas Atalia.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana nasional menghadapi cuaca ekstrem ini, Atalia memastikan, Komisi VIII DPR RI juga berkomitmen mengawal penambahan anggaran untuk lembaga kebencanaan.
Mengutip pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengusulkan agar anggaran BNPB untuk tahun 2026 ditingkatkan hingga Rp1 triliun sampai Rp2 triliun dari angka sebelumnya. Hal itu bertujuan memastikan ketersediaan peralatan mitigasi, logistik, dan kesiapan personel.
"Penambahan anggaran ini sangat penting mengingat ditengah cuaca ekstrem seperti sekarang ini hampir seluruh wilayah di Indonesia, masuk kategori rawan bencana, seperti banjir bandang disertai longsor," beber dia.
Atalia pun mengajak seluruh pihak, dari pusat hingga daerah, untuk mempererat koordinasi dan solidaritas. Komisi VIII akan terus melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana berjalan cepat dan manusiawi, demi mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana.
"Koordinasi antar dinas terkait, dari BPBD, Dishub, hingga Dinas Sosial, harus diperketat untuk memastikan respons yang cepat dan terintegrasi," Atalia menandasi.