Liputan6.com, Jakarta - Hujan lebat rutin mengguyur wilayah Kota Malang dalam satu bulan terakhir ini. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang mengancam warga di kota ini.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang mendata, kurang lebih ada 53 ribu orang rentan terdampak bencana hidrometeorologi. Data itu merujuk hasil survei geospasial pada awal tahun ini.
Advertisement
BPBD memandang survei tersebut cukup akurat karena menggunakan teknologi dalam pengumpulan, analisis dan visualisasi data. Warga paling rawan tersebar di 40 kelurahan di permukiman di sepanjang Daerah Aliran Sungai Brantas.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan di setiap Rukun Tetangga pada kelurahan terdata itu ada 5-15 rumah yang rentan terdampak bencana hidrometeorologi.
"Rumah-rumah itu berada di DAS Brantas, seperti Sungai Bango, Lesti dan lainnya membuat penghuninya rawan terdampak," kata Prayitno, Selasa, (9/12/2025).
Data hasil diidentifikasi itu kemudian di dokumentasikan menjadi peta rawan bencana. Dokumen segera diserahkan ke Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penanggulangan Bencana. Kemudian dibagikan ke kecamatan dan kelurahan untuk jadi acuan penanganan.
"Ini peta rawan bencana yang pertama kami buat, sebelumnya tidak ada," ujar Prayitno.
Lewat dokumen itu diharapkan segera disusun rencana kontijensi bencana. Meliputi mitigasi pra sampai pasca bencana agar Kota Malang siap menghadapi bencana hidrometeorologi dampak krisis iklim.
"Disiapkan seperti titik evakuasi di tiap wilayah dan logistik yang dibutuhkan bila terjadi bencana," ucapnya.
Dapur Umum di Tiap Kecamatan
Dapur umum ditunjuk ada di tiap kecamatan. Kebutunan bahan pokok selain di BPBD juga disediakan oleh Dinas Sosial. Pemkot Malang juga sudah memasang 23 Early Warning System (EWS) di titik rawan.
"Kami akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan PT KAI yang juga punya EWS agar diintegraskkan karena selama ini belum terkoneksi," kata Prayitno.
Peristiwa banjir di Malang terjadi pada 4 Desember 2025. Ketika itu ada 39 titik di tiga kecamatan direndam air setinggi 150 sentimeter-160 sentimeter. Kawasan terdampak mulai jalan raya sampai permukiman warga. Puluhan rumah terdampak akibat banjir itu.
Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, mengatakan curah hujan di Malang saat itu terbilang ekstrem. Hujan lebat mencapai biasanya mencapai 20 milineter per jam, namun saat banjir kemarin mencapai 60 milimeter per jam.
"Hujan kemarin termasuk sangat lebat karena melebihi batas biasanya," katanya.
Banjir di Kota Malang sejauh ini paling lama 1-2 jam sudah surut. Meski begitu, lanjut Anung, itu harus jadi penanda ke depan banjir besar berpotensi sangat bisa terjadi. Konservasi lingkungan harus jadi bagian utama mitigasi bencana dampak krisis iklim.
"Kalau bangun drainase saja itu tidak cukup, itu penanganan jangka pendek," ucapnya.
Perbanyak Kawasan Resapan
Dia menyarankan Pemkot Malang memperbanyak kawasan resapan. Paling sederhana dapat dengan cara membuat biopori atau sumur resapan. Namun konservasi lingkungan harus jadi prioritas utama.
"Literasi masyarakat tentang adaptasi perubahan iklim juga harus diperkuat," katanya.
DPRD Kota Malang juga menyoroti Pemkot Malang yang dinilai gagal mengatasi banjir. Pemkot diminta segera menyusun peta jalan penanggulangan bencana banjir.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan titik banjir pada tahun ini muncul di wilayah utara dan barat. Sedangkan tahun lalu banjir parah ada di wilayah selatan dan timur.
"Jangan sampai tahun depan banjir merata di semua wilayah. Pemkot harus punya peta jalan penanganan bencana," katanya.
Selain itu, tidak cukup bila Pemkot hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur seperti membangun drainase maupun nornalisasi sungai. Harus ada strategi jangka panjang melibatkan ahli termasuk BMKG.