Tepis Pemerintah Lambat, Menko Polkam: Aparat Negara Bergerak Massif Tangani Banjir Sumatera

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan, komitmen kehadiran pemerintah secara cepat dan terkoordinasi dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra

oleh Muhammad Radityo PriyasmoroDiterbitkan 09 Desember 2025, 13:57 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. (Dok. Tim Humas Kemenko Polkam)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan, komitmen kehadiran pemerintah secara cepat dan terkoordinasi dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia menampik narasi di ruang publik yang memunculkan isu lambatnya penanganan oleh pemerintah.

"Di lapangan aparat negara justru telah bergerak secara masif sejak fase awal tanggap darurat. Sinergi nasional tetap solid, Kemenko Polkam memimpin langsung rapat terbatas lintas sektor yang dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)," kata Djamari seperti dikutip dari keterangan pers, Selasa (9/12/2025).

Djamari menuturkan, rapat terbatas itu menegaskan bahwa negara hadir secara penuh melalui kekuatan pertahanan, keamanan, dan intelijen dalam satu komando terkoordinasi.

“Dalam situasi darurat seperti ini, yang dibutuhkan adalah kecepatan, ketepatan, dan soliditas yang terkolaborasi . TNI, Polri, dan BIN bergerak dalam satu napas untuk memastikan keselamatan rakyat, distribusi bantuan, serta stabilitas keamanan tetap terjaga,” tegas dia.

Djamari merinci, dari sisi operasi kemanusiaan, TNI telah mengerahkan total sekitar 30.864 personel dari seluruh matra (AD, AL, dan AU) ke wilayah terdampak. TNI juga mengerahkan aset besar berupa 18 pesawat, 36 helikopter, serta 16 kapal laut, termasuk kapal angkut (LCU), guna mempercepat distribusi logistik dan proses evakuasi korban, terutama di wilayah yang terisolasi.

"Dalam tahap awal, TNI Angkatan Darat mengerahkan lebih dari 21.700 personel untuk membuka akses jalan yang terputus, mengevakuasi korban, mendirikan dapur umum, membangun shelter darurat, hingga mendukung layanan kesehatan lapangan," tutur penisunan jenderal TNI ini. 

 

Bantuan Sudah Dikirim ke Zona Darurat

Warga desa memotong kayu-kayu yang hanyut oleh banjir bandang di Garoga, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis 4 Desember 2025. Banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang terjadi pada akhir November 2025 lalu membawa serta kayu-kayu gelondongan dalam jumlah besar. (YT HARIONO/AFP)

Selain itu, lanjut Djamari, sebanyak 1.559 ton bantuan logistik telah dikirimkan ke zona darurat, sebagian melalui operasi airdrop ke wilayah yang tidak dapat dijangkau jalur darat. Sementara itu, Polri juga telah mengerahkan ratusan personel dalam operasi kemanusiaan terintegrasi, dengan 497 personel diterjunkan langsung ke wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. 

"Selain itu, 219 personel tambahan dikirim ke Sumatra Utara, terdiri dari unsur Brimob, tim medis, K-9, dan DVI, untuk mempercepat proses evakuasi, identifikasi korban, serta pengamanan lokasi terdampak," jelas dia.

"Dalam mendukung distribusi bantuan, Polri juga mengerahkan dua pesawat angkut yang membawa sekitar 3,8 ton logistik, terdiri atas makanan siap saji, obat-obatan, genset, dan perangkat WiFi portabel untuk menjaga konektivitas komunikasi di daerah bencana," imbuhnya.

Djamari menyatakan, di saat bersamaan, Polri juga diperintahkan untuk memperbaiki akses jalan yang terputus serta menjaga stabilitas keamanan guna mencegah potensi gangguan sosial dan tindak kriminal di tengah situasi krisis.

Kemudian, di balik operasi lapangan tersebut, BIN menjalankan fungsi intelijen untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan aman dalam distribusinya. Melalui jaringan intelijen di daerah Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"BIN melakukan monitoring ancaman, pemetaan risiko lanjutan, serta pengawalan distribusi bantuan, sekaligus menyuplai data dan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat. BIN juga memainkan peran penting dalam peringatan dini terhadap potensi bencana susulan maupun kerawanan sosial, sehingga keputusan taktis dan kebijakan nasional dapat diambil berbasis informasi intelijen yang akurat," beber Djamari.

 

Kolaborasi TNI, Polri dan BIN

Djamari optimis, kolaborasi TNI, Polri, dan BIN bukan hanya untuk penanganan jangka pendek, tetapi juga untuk pemulihan jangka menengah hingga stabilisasi pascabencana.

Dia pun mengimbau, masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif di media sosial, serta tetap mengedepankan solidaritas nasional dan kepercayaan terhadap kerja-kerja kemanusiaan yang sedang berlangsung secara terpadu di lapangan.

“Soliditas ini adalah wajah negara di saat rakyat sedang dalam kondisi paling rentan. Kami memastikan bahwa bantuan tidak hanya cepat sampai, tetapi juga tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan,” dia menandasi.

Infografis Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya