Liputan6.com, Jakarta - Situasi bencana hidrometerologi di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) masih terus ditanggulangi oleh pemerintah pusat dan daerah.
Bersama kelompok masyarakat dan organisasi lainnya, fokus bantuan terus disalurkan. Meski demikian, jumlah korban jiwa dan orang hilang, serta mereka yang harus mengungsi, bertambah setiap harinya.
Advertisement
Atas alasan tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Sekjen PB IKA-PMII) Purnamasidi mendorong status penanggulangan di Sumatera harus ditingkatkan ke bencana nasional.
Menurut dia, seluruh indikator untuk menetapkan status tersebut berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah terpenuhi.
"Skala bencana ini sudah jauh melampaui kemampuan daerah. Korban jiwa terus meningkat, ribuan warga masih mengungsi, dan banyak wilayah yang bahkan belum terjangkau bantuan. Ini sudah memenuhi syarat penuh untuk ditetapkan sebagai Bencana Nasional," ujar Purnamasidi dalam keterangan diterima, Senin (8/12/2025).
Purnamasidi mengingatkan, urusan kemanusiaan harus di atas segalanya. Apalagi, sejumlah Pemda sudah secara terbuka menyatakan tidak mampu menanganinya. Karenanya, dia berharap, negara tidak boleh membiarkan wilayah seluas Sumatera bergulat sendiri menghadapinya.
"Apabila Pemerintah Pusat segera menetapkan status Bencana Nasional maka seluruh sumber daya negara dapat dimobilisasi secara total yang berimplikasi mempercepat distribusi bantuan terutama ke wilayah terisolasi," harap dia.
Dia berharap, keputusan pemerintah menaikkan status bencana dapat segera diumumkan agar kerja-kerja kemanusiaan bisa dipercepat. Tanpa status nasional, penanganan akan selalu tersendat di aspek logistik, kewenangan, dan dukungan anggaran.
"Yang kita inginkan sederhana yaitu meringankan beban para korban, mempercepat pemulihan, dan memastikan bencana serupa tidak lagi menelan korban sebanyak ini melalui perbaikan tata kelola lingkungan secara fundamental," tandas anggota DPR RI ini.
8 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi, 4 Lainnya Diminta Menyusul
Sebelumnya, 8 kabupaten/kota di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir dan longsor di musim hujan.
Namun, masih terdapat empat daerah yang belum menetapkan status siaga tersebut, yaitu Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti.
"Ada empat daerah yang belum menetapkan status siaga hidrometeorologi, dari 12 kabupaten/kota di Riau ini. Kami mengimbau kabupaten/kota yang belum menetapkan jangan sampai setelah kejadian baru ditetapkan," kata Kepala BPBD dan Damkar Riau, M. Edy Afrizal, dikutip dari Antara, Senin (8/12/2025).
Ada pun untuk delapan daerah yang sudah menetapkan status siaga hidrometeorolgi, Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Dumai.
Pastikan Kesiapan Maksimal
Edy Afrizal meminta keempat daerah tersebut segera menetapkan status siaga karena merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana banjir dan longsor.
Termasuk jika pintu waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air Koto Panjang dibuka, dan akan menyebabkan terjadi banjir terutama daerah di bantaran sungai, seperti Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
"Daerah yang rawan bencana itu seperti Kampar dan Pelalawan. Sekarang ini curah hujan cukup tinggi dikhawatirkan terjadi banjir apalagi waduk PLTA dibuka. Kalau untuk daerah pesisir itu biasanya rawan banjir rob, dan sudah terjadi di Kota Dumai, Inhil dan Bangkalis. Biasanya banjir rob sebentar dan surut satu dua jam," ucap Edy.
Dengan ditetapkannya status ini, seluruh daerah diinstruksikan untuk segera berada dalam posisi siaga penuh.
Hal ini bertujuan memastikan kesiapan maksimal dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi.
"Potensi bencana itu akan ada jika hujan terus menerus, karena itu perlu kesiapsiagaan. Kita juga sudah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak, seperti Basnaz dan BNPB, dengan menyiapkan peralatan bencana seperti tenda, perahu, termasuk menyiapkan gudang untuk logistik," ulas Edy.