Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan kondisi pembelajaran di sekolah-sekolah yang terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra.
Ia menyebutkan, sebagian sekolah masih belum dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, sementara sebagian lainnya sudah mulai kembali beroperasi.
Advertisement
"Pembelajaran di 52 kabupaten/kota terdampak mengalami gangguan dengan komposisi yang berbeda. Di Aceh, 15 kabupaten/kota belum dapat melaksanakan pembelajaran, sementara 3 lainnya sudah mulai membuka sekolah secara bertahap," kata Mu'ti dalam rapat bersama dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
"Di Sumatra Utara, terdapat 2 daerah yang belum dapat melaksanakan pembelajaran, dan 2 yang baru dapat melaksanakan sebagian pembelajaran," sambungnya.
Kemudian, untuk di wilayah Sumatra Barat sebagian besar sudah dapat melaksanakan pembelajaran. Kecuali, 93 sekolah di Kabupaten Agam yang disebutnya masih berfokus pada pemulihan sampai 22 Desember 2025.
"Untuk itu, mulai 8 desember 2025 kami mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat melalui berbagai pendekatan termasuk pendirian ruang kelas sementara," sebutnya.
"Penempatan siswa ke sekolah sekitar yang tidak terdampak, pengaktifan jadwal pembelajaran fleksibel, serta penggunaan modul pembelajaran kedaruratan," tambahnya.
Pendampingan Guru
Kemudian, untuk pendampingan guru dan relawan pendidikan diungkapkannya terus dilakukan untuk membantu proses pembelajaran di tenda-tenda darurat.
"Kami implementasi pemulihan pendidikan program satuan pendidikan aman bencana menjadi elemen utama, program SPAB akan diperluas melalui penguatan kapasitas satuan pendidikan, peningkatan kesiapsiagaan sekolah pengembangan rencana aksi kedaruratan, serta pemberian pelatihan mitigasi bagi guru dan tenaga pendidikan," ungkapnya.
Menurutnya, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan fondasi yang penting.
"SPAB merupakan fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan layanan pendidikan di daerah rawan bencana," pungkasnya.
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka.com