Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Iman Sukri mengusulkan sejumlah langkah untuk mencegah banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra terjadi ke masa depan. Dia mengusulkan pemerintah segera langkah mitigasi dengan menerapkan moratorium izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
"Kita berharap bencana ini tidak terjadi lagi. Pemerintah perlu serius melakukan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana serupa. Pemerintah harus memoratorium izin pemanfaatan kawasan hutan," kata Iman dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
Advertisement
Iman melanjutkan, langkah kedua adalah penegakan hukum yang ketat dan tegas. Menurut dia, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas bagi perusahaan atau pihak-pihak yang melakukan aktivitas penebangan liar menyebabkan kerusakan lingkungan dan memperparah bencana.
"Law enforcement bagi pihak-pihak yang mengelola hutan Sumatra hingga mengalami kerusakan. Pemerintah harus menindak tegas segala aktivitas pembalakan liar dan illegal logging dan proyek tambang yang diduga ikut berperan menyebabkan banjir," tegas Iman.
Terakhir, Iman menyarankan pemerintah membentuk Satgas Penghijauan untuk segera melakukan restorasi hutan-hutan yang rusak. Dia juga meminta pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan tambang menanam pohon di lahan yang mereka gali agar alam tetap terjaga.
"Terakhir, saya mendorong pembentukan Satgas Penghijauan lintas stakeholder untuk merestorasi hutan dan lahan yang gundul akibat aktivitas penebangan liar dan tambang ilegal. Perusahaan tambang seharusnya ikut bertanggung jawab menanam kembali lahan yang sudah mereka pakai," ujar Ketua DPW PKB Bali ini.
Aktivitas Manusia Sumbang Penyebab Banjir
Politikus PKB ini menambahkan, upaya-upaya ini perlu dilakukan lantaran banjir dan longsor di Sumatra tidak serta merta dipicu faktor alam seperti siklon tropis Senyar atau hujan lebat.
Dia menduga aktivitas manusia seperti tambang ilegal, penebangan hutan secara serampangan juga berkontribusi menyebabkan banjir di Sumatra.
"Ada faktor non-alam yang terindikasi kuat memperparah dampak bencana seperti kerusakan ekosistem alam di hulu akibat pembalakan liar yang mengurangi fungsi hutan sebagai benteng alami. Selain itu, ada dugaan maraknya tambang ilegal," tutup Iman.