Liputan6.com, Jakarta - Transformasi ekonomi biru terus menjadi fokus nasional dalam menghadapi tantangan global. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan kekayaan hayati yang melimpah, Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin pengembangan maritim yang berkelanjutan.
Sejalan dengan agenda tersebut, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyatakan komitmennya mendukung pembangunan infrastruktur yang memberi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi.
Advertisement
Sebagai katalis pembiayaan infrastruktur berkelanjutan, IIF aktif mendorong proyek-proyek yang memperkuat perekonomian pesisir dan menjaga kelestarian lingkungan.
Portofolio IIF dalam Proyek Ekonomi Biru
Dalam Workshop Konsolidasi Integrasi Ekonomi Biru dan Pendanaan Biru (Blue Finance) dalam RPJMD Provinsi 2025–2029 yang digelar Bappenas, Head of Advisory IIF, Irman Boyle, memaparkan keterlibatan IIF pada berbagai proyek ekonomi biru.
Ia menegaskan bahwa IIF telah berkontribusi pada sejumlah portofolio, termasuk pembangunan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Melalui pembiayaan dan dukungan teknis tersebut, IIF mendorong pengembangan infrastruktur maritim berkelanjutan, memperkuat konektivitas logistik, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir tanpa mengorbankan aspek lingkungan.
"Hal ini menjadi bukti perluasan kontribusi IIF dalam penerapan prinsip ESG di sektor maritim nasional," kata dia dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).
Contoh Implementasi KPBU
Pada proyek Pelabuhan Anggrek, IIF berperan sebagai salah satu lender dan keberhasilannya menjadi contoh implementasi KPBU pada sektor ekonomi biru yang dapat direplikasi oleh daerah lain.
Irman juga menyampaikan keterlibatan IIF dalam layanan konsultasi, termasuk untuk pengembangan Ferry Terminal di Batam yang menghubungkan Batam dan Singapura.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengembangkan infrastruktur sektor ekonomi biru menggunakan skema KPBU yang memungkinkan investor swasta untuk masuk.
"Sehingga pada akhirnya dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan mempercepat pembangunan," tambahnya.
Dorongan Pendanaan Inovatif dan Kolaboratif
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund, Yahya Rachmana Hidayat, mendorong pemerintah daerah untuk mengeksplorasi akses pembiayaan inovatif dan berkelanjutan, termasuk melalui IIF, guna mendukung pembangunan infrastruktur sektor kelautan.
Optimalisasi sumber daya kelautan melalui proyek-proyek konektivitas maritim diyakini mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung pertumbuhan sektor kelautan secara berkelanjutan.
Kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta pun menjadi kunci agar potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang.