Liputan6.com, Jakarta - Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mencatat sejarah baru dalam upaya merawat kerukunan umat beragama.
Untuk pertama kalinya, baik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika berhasil meraih Harmony Award 2025, sebuah penghargaan nasional yang sangat prestisius di bidang kerukunan.
Advertisement
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dalam acara resmi yang digelar di DoubleTree by Hilton Hotel, Kemayoran, Jakarta.
"Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi Mimika, tetapi juga bagi wilayah Papua secara keseluruhan, karena inilah kali pertama Papua meraih pengakuan nasional di bidang kerukunan umat beragama," ujar Ketua FKUB Kabupaten Mimika Jeffry Chris Hutagalung melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).
Harmony Award merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh Kementerian Agama melalui PKUB RI kepada pemerintah daerah dan FKUB yang terbukti berprestasi dalam memelihara kerukunan umat beragama.
Penghargaan ini menjadi instrumen penguat bagi upaya nasional dalam menjaga persatuan, toleransi, dan stabilitas sosial keagamaan di seluruh Indonesia.
"Predikat juara yang diraih secara bersamaan oleh Pemda dan FKUB Mimika menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan para tokoh agama sebagai penjaga harmoni sosial," ucap Jeffry.
"Selama ini, Pemda Mimika konsisten memperkuat fondasi kerukunan melalui dukungan kebijakan yang jelas, komunikasi lintas sektor, serta fasilitas yang menunjang kegiatan FKUB," sambung dia.
Komitmen Jangka Panjang Mimika
Kemudian, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Kabupaten Mimika menjadi momentum penting bagi daerah yang dikenal sangat majemuk.
Ia menilai keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Mimika merupakan fondasi kuat dalam membangun daerah.
"Harmoni yang terbangun di tengah masyarakat menjadi kekuatan besar untuk meramu pembangunan Mimika secara menyeluruh," ucap Johannes.
Ia juga menjelaskan bahwa upaya meraih penghargaan tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjadikan kerukunan sebagai dasar pembangunan.
"Perbedaan di Mimika, baik dari sisi suku maupun agama, tidak pernah menjadi pemecah, melainkan justru memperkuat persatuan," kata dia.
"Penghargaan ini dinilainya memberi dorongan baru bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat harmoni sebagai landasan utama pembangunan Mimika ke depan," jelas Johannes.
Indikator Penilaian bagi Mimika
Di sisi lain, FKUB Mimika terbilang aktif dalam memfasilitasi dialog lintas iman, memberikan edukasi tentang moderasi beragama, serta menyelesaikan berbagai isu sensitif secara persuasif dan damai. Kombinasi kinerja inilah yang menempatkan Mimika sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan kerukunan terbaik di Indonesia.
Menurut Kementerian Agama, beberapa indikator utama yang membuat Mimika unggul dan layak mendapatkan Harmony Award 2025 antara lain:
1. Dukungan Kebijakan dan Anggaran
Pemda Mimika dinilai memberikan dukungan nyata melalui kebijakan yang inklusif serta alokasi anggaran memadai untuk menunjang kegiatan kerukunan dan operasional FKUB.
2. Inovasi dan Aktivitas FKUB
FKUB Mimika aktif melakukan mediasi, membangun ruang dialog, dan menggelar edukasi moderasi beragama terutama kepada generasi muda.
3. Stabilitas dan Ketanggapan Daerah
Kabupaten Mimika mampu menangani isu-isu keagamaan secara cepat, tepat, dan damai sehingga tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
Penghargaan ini menjadikan Mimika sebagai role model bagi daerah lain, terutama di Papua, dalam menerapkan prinsip moderasi beragama dan menjaga keberagaman dalam bingkai harmoni.
Pesan Menag
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa capaian harmoni nasional ini bukan hanya prestasi, tetapi amanah besar yang harus dirawat bersama sebagai bangsa.
"Data menunjukkan bahwa kita berada pada tahun indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus bersyukur, sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara harmoni ini. Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan," tutur Menag Nasaruddin Umar.
Ia menjelaskan, toleransi bukanlah upaya menyeragamkan yang berbeda, atau memisahkan yang sama, melainkan kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.
Menag juga menekankan pentingnya proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan agar identitas keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan beriringan.
"Saya seratus persen Muslim, seratus persen Indonesia, dan seratus persen Bugis. Umat beragama lain juga dapat menjadi seratus persen beragama sekaligus seratus persen Indonesia. Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni," kata Nasaruddin.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan, Harmony Award merupakan salah satu kebijakan penting untuk memperkuat ekosistem kerukunan di seluruh Indonesia—sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.
'Harmony Award bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan atas kerja nyata Pemda dan FKUB dalam merawat kerukunan. Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan agar mereka terus berinovasi dan memperluas dampak kerukunan hingga ke tingkat paling bawah," jelas Kamaruddin.