Penyebab Banjir Parah 3 Provinsi di Sumatera: Curah Hujan Setara Banjir Jakarta 2020

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 27 November mencatat 34 korban meninggal dunia, 52 hilang, dan ribuan warga mengungsi. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pencarian dan verifikasi laporan di lapangan.

Ketua Program Studi Meteorologi ITB, Muhammad Rais Abdillah, menjelaskan wilayah Sumatera bagian utara memang sedang berada pada puncak musim hujan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

“Memang wilayah Tapanuli sedang berada pada musim hujan, karena Sumatera bagian utara memiliki pola hujan sepanjang tahun atau dua puncak hujan dalam satu tahun, dan saat ini berada pada puncaknya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

Pada periode tersebut, curah hujan di wilayah lebih dari 150 milimeter. Bahkan ada stasiun BMKG yang mencatat lebih dari 300 milimeter dalam satu hari. Angka itu mendekati curah hujan ekstrem yang menyebabkan banjir besar Jakarta pada 2020.

Selain puncak musim hujan, Rais mengungkap adanya fenomena atmosfer yang memperkuat hujan ekstrem. Pada 24 November, terlihat pusaran atau vortex dari Semenanjung Malaysia yang kemudian berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka.

“Siklon ini memang tidak sekuat siklon Samudra Hindia, tetapi cukup untuk meningkatkan suplai uap air, memperkuat pembentukan awan hujan, dan memperluas cakupan presipitasi di Sumatera bagian utara,” jelasnya.

Ia menambahkan, indikasi cold surge vortex dan sistem skala meso turut mendorong terbentuknya awan hujan besar sehingga intensitas presipitasi meningkat tajam.

Dari sisi geospasial, penurunan tutupan vegetasi, perubahan fungsi lahan, dan menurunnya kapasitas tampung lingkungan menjadi faktor yang memperburuk kondisi banjir di lapangan.

Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, Heri Andreas, menegaskan bahwa besar kecilnya kerusakan akibat hujan tidak hanya ditentukan oleh intensitas curah hujan.

"Banjir bukan hanya soal hujan. Ini soal bagaimana air diterima, diserap, dan dikelola oleh permukaan bumi," ujarnya.

Menurutnya, kawasan berhutan memiliki kemampuan infiltrasi yang tinggi. Jika area tersebut berubah menjadi permukiman, perkebunan intensif, atau lahan terbuka maka kehilangan kemampuan menyerap air.

"Ketika kawasan penahan air alami hilang, wilayah tersebut kehilangan kemampuan menahan limpasan. Akibatnya, hujan yang turun langsung mengalir cepat ke sungai dan memicu banjir," kata Heri.

Ia menilai peta bahaya banjir di Indonesia belum sepenuhnya akurat karena keterbatasan data geospasial dan pemodelan yang belum komprehensif. Padahal, perencanaan tata ruang berbasis risiko sangat penting untuk mencegah bencana serupa terulang.

Para pakar ITB menekankan bahwa mitigasi banjir harus dilakukan melalui dua jalur. Pertama, struktural yaitu pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul, kolam retensi, dan normalisasi sungai,

Kedua, non-struktural yakni penataan ruang berbasis risiko, konservasi kawasan penahan air, peningkatan literasi kebencanaan, serta sistem peringatan dini yang komunikatif.

"Prediksi cuaca dan potensi bencana harus diterjemahkan menjadi informasi praktis yang mudah dipahami masyarakat—bukan sekadar data teknis,” ujar Rais.

Sementara itu, Heri menekankan perlunya pemutakhiran data geospasial secara nasional.

"Mitigasi jangka panjang harus menggabungkan sains atmosfer, rekayasa geospasial, dan tata kelola lingkungan. Tanpa itu, risiko banjir akan selalu berulang,” katanya.

Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga ilmiah, dan perguruan tinggi, ITB berharap pendekatan terpadu ini dapat memperkuat ketahanan masyarakat di wilayah rawan bencana, terutama di Sumatera bagian utara yang secara geografis dan klimatologis memiliki risiko tinggi.