Liputan6.com, Jakarta - Diskusi mengenai hutan kembali menjadi pusat perhatian pada Konferensi Perubahan Iklim COP30.
Dalam forum resmi ASEAN, negara-negara di kawasan sepakat bahwa kehutanan sosial, solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) dan pendekatan berbasis ekosistem (Ecosystem-based Adaptation/EbA) sebagai fondasi strategis aksi iklim di Kawasan ASEAN.
Advertisement
Perlu dijadikan strategi utama dalam menghadapi krisis iklim yang semakin mendesak. Indonesia berada di barisan terdepan, menegaskan bahwa hutan bukan hanya penjaga karbon, tetapi juga sumber kehidupan dan masa depan masyarakat di Asia Tenggara.
Dalam forum resmi yang berlangsung di Paviliun ASEAN, Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Julmansyah, menyampaikan posisi tegas Indonesia di hadapan delegasi internasional.
"Hutan-hutan ini bukan hanya ekosistem, tetapi fondasi mata pencaharian, identitas budaya, keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim Kawasan kita. Inilah mengapa negara-negara anggota ASEAN telah menjadikan hutan sebagai pilar utama strategi iklim kita, termasuk melalui NDC yang lebih ambisius dan inisiatif regional seperti Visi ASEAN 2045," ujar Julmansyah dikutip Liputan6.com dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) www.kemenlh.go.id.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa kebijakan pengelolaan hutan harus berangkat dari kepentingan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Selama ini, komunitas adat dan lokal telah menjadi pihak yang paling dekat dengan pengelolaan hutan melalui praktik yang mereka jalankan sehari-hari.
Peran langsung mereka inilah yang membuat berbagai upaya keberlanjutan di kawasan dapat berjalan lebih efektif dan tetap terarah.
Pendanaan Iklim jadi Kunci Utama Strategi Kawasan
Dalam penjelasannya, Julmansyah menyoroti bahwa pendanaan iklim yang stabil dan dapat diprediksi menjadi komponen paling mendesak untuk mempercepat perlindungan hutan dan pemulihan lahan di negara-negara ASEAN.
"Dukungan pembiayaan jangka panjang sangat menentukan keberhasilan implementasi mekanisme seperti UN-REDD, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berkelanjutan yang menjadi bagian dari target NDC," ucap dia.
Pendanaan diperlukan tidak hanya untuk operasi teknis, tetapi juga untuk memperkuat struktur kelembagaan, memastikan kesiapan regulasi, serta mendukung program di tingkat komunitas.
Tanpa dukungan finansial yang memadai, menurut Julmansyah, negara-negara anggota akan menghadapi kesulitan dalam meningkatkan skala program mitigasi dan adaptasi berbasis hutan.
"Pendanaan iklim harus memfasilitasi implementasi penuh REDD+, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan solusi berbasis alam dan ekosistem. Dukungan semacam ini sangat penting untuk memperkuat kesiapan dan kapasitas institusional negara-negara anggota ASEAN dalam mitigasi dan adaptasi berbasis hutan," terang dia.
Penguatan MRV dan Kapasitas Teknis jadi Prioritas Bersama
Selain pendanaan, ASEAN menekankan perlunya peningkatan kapasitas teknis secara menyeluruh, terutama dalam sistem MRV, akuntansi karbon, serta pelaporan transparan di bawah kerangka transparansi yang ditingkatkan.
Julmansyah mengungkapkan bahwa sejumlah negara anggota masih membutuhkan peningkatan terkait teknologi penginderaan jauh, pengelolaan data karbon, hingga penyusunan laporan emisi yang memenuhi standar internasional.
Penguatan kapasitas ini dianggap penting agar negara-negara ASEAN mampu membuktikan hasil mitigasi secara ilmiah dan kredibel, sekaligus meningkatkan posisi mereka dalam pasar karbon global.
Selain itu, peningkatan kapasitas akan mempermudah negara melakukan pengawasan tata kelola hutan, pembaruan data biomas, serta pelaporan periodik yang dapat diverifikasi.
"Pengembangan kapasitas harus mendorong kolaborasi regional yang inklusif, mendukung transfer teknologi, dan mempromosikan pertukaran pengetahuan dan informasi," terang Julmansyah.
ASEAN Kompak Jadikan Kehutanan Sosial dan NbS sebagai Pilar Iklim Kawasan
Dalam penutupnya, Julmansyah menegaskan bahwa ASEAN hadir di COP30 dengan posisi yang solid untuk mendorong integrasi kehutanan sosial, NbS, dan EbA sebagai pilar utama kebijakan iklim kawasan.
Ia menyebut bahwa arah kebijakan kolektif ini tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga melibatkan komunitas lokal dan masyarakat adat yang berada di garis depan pengelolaan hutan.
Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan praktik pengelolaan hutan, memperkuat adaptasi terhadap risiko iklim, hingga menjaga keanekaragaman hayati yang menjadi kekuatan ekologis kawasan.
"ASEAN maju dengan suara yang bersatu, kekuatan kolektif negara-negara anggota dan mitra kami. Panel hari ini mewujudkan kolaborasi tersebut dan memastikan bahwa Kehutanan Sosial dan NbS/EbA menjadi pilar aksi iklim di kawasan kita. Bersama-sama, kita dapat membangun ASEAN di mana hutan dilindungi, komunitas diberdayakan, dan masa depan iklim kita terjamin," jelas Julmansyah.