Liputan6.com, Jakarta - Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11/2025), diwarnai aksi walkout dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Langkah itu diambil setelah Fraksi PSI menyatakan menolak pemotongan anggaran subsidi pangan sebesar Rp370 miliar yang dinilai akan memperburuk akses masyarakat terhadap pangan murah di Ibu Kota.
Advertisement
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, menjadi yang pertama menyampaikan interupsi di tengah jalannya rapat. Ia menilai pemotongan anggaran subsidi pangan justru menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap kebutuhan dasar warga.
“Saya melihat APBD ini kurang saya setujui. Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal,” ujar Josephine dengan nada tegas di ruang paripurna.
Josephine mengatakan, banyak warga Jakarta yang menyampaikan keluhan langsung kepadanya mengenai sulitnya memperoleh bahan pangan bersubsidi.
Menurutnya, pemerintah provinsi seharusnya memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor sosial di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
"Hari ini warga Jakarta cukup sulit kehidupannya. Mestinya alokasi anggaran diarahkan untuk membantu kebutuhan dasar, bukan justru dikurangi,” tambahnya.
Hanya 31% Warga Dapat Subsidi
Penolakan serupa datang dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Francine Widjojo, yang mengungkapkan bahwa sejak awal, subsidi pangan hanya mampu menjangkau sebagian kecil masyarakat miskin.
“Dari anggaran Rp1,02 triliun di tahun 2025, ternyata hanya sekitar 31,85% penerima manfaat yang benar-benar mendapatkan pangan subsidi. Jika sekarang dipotong lagi Rp370 miliar, maka yang terlayani akan semakin sedikit,” jelas Francine.
Menurut Francine, pemangkasan tersebut membuat anggaran subsidi pangan turun menjadi Rp655 miliar pada RAPBD 2026. Ia khawatir kebijakan itu justru memperlebar kesenjangan akses terhadap pangan murah di Jakarta.
“Tolong ini benar-benar dipertimbangkan. Karena ketika kami reses, kami banyak menerima aduan dan keberatan dari masyarakat yang kesulitan mengakses pangan subsidi,” tegasnya.
Francine juga menyinggung persoalan sistem daring (online) yang digunakan warga untuk mendaftar dan mengakses pangan bersubsidi. Ia menduga terbatasnya kuota bukan hanya masalah teknis, melainkan mencerminkan keterbatasan kapasitas anggaran Pemprov DKI.
“Selama ini masyarakat kesulitan mengakses pangan subsidi. Walaupun sudah dibuat antrian online, tapi dalam waktu lima menit saja kuota sudah habis. Jangan-jangan ini dipersulit karena anggarannya memang terbatas,” ujarnya.
Pengesahan Tanpa Voting, PSI Walkout
Setelah perdebatan berlangsung, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, langsung mengetuk palu tanda pengesahan RAPBD 2026 tanpa melalui proses voting atau pengambilan keputusan lisan dari seluruh anggota dewan yang hadir. Langkah itu memicu protes dari Fraksi PSI yang merasa suaranya diabaikan.
Menanggapi hal tersebut, seluruh anggota Fraksi PSI memilih walkout dari ruang rapat sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan tersebut.
“Kami menolak pemotongan subsidi pangan karena ini menyangkut kebutuhan dasar warga Jakarta. Ini bukan sekadar angka dalam APBD, tapi soal keberpihakan terhadap rakyat,” ujar Josephine sebelum meninggalkan ruang paripurna.