Liputan6.com, Jakarta Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Usman Hamid mengatakan, kepahlawanan itu memiliki cahaya keteladanan. Di mana, jika ada kegelapan, maka hadir sosok pahlawan itu, sebagaimana menurutnya dikutip dari pernyataan akademisi Idi Subandy Ibrahim.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi #SoehartoBukanPahlawan di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Advertisement
Usman pun menanggapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Menurutnya, kemunculan nama Soeharto justru mengingatkannya pada masa-masa kegelapan.
"Saya mau kutip pandangan Idi Subandy Ibrahim, dia bilang kepahlawanan itu adalah cahaya keteladanan. Jadi, kalau di sekitar kita terjadi kegelapan, maka seorang pahlawan itu memberikan cahaya. Nama Soeharto itu membuat saya seperti kembali ke dalam kegelapan," kata dia.
Usman pun menukil cerita Nurcholish Madjid alias Cak Nur, di mana saat itu menurutnya Soeharto tidak paham apa itu reformasi, di mana justru membuat Dewan Reformasi yang kemudian merekrut sejumlah orang termasuk Cak Nur yang sempat diajak tapi menolak.
"Kata Cak Nur, Pak Harto tidak tahu apa yang dimaksudkan mahasiswa itu reformasi. Tidak tahu. Yang diinginkan mahasiswa dengan reformasi adalah Pak Harto turun," cerita dia.
Karena itu, di era sekarang diperlukan kompas moral, di mana bisa menilai yang benar dan salah, serta etis dan tidak etis.
"Indonesia sudah semakin kehilangan kompas moral. Mana yang benar dan salah dan mana yang jahat dan baik, mana yang etis dan tidak etis mulai kabur. Sama seperti dalam konteks wacana kepahlawanan, mana yang pahlawan, mana yang penghianat dikaburkan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia ini.
Muhadjir Effendy: Kita Harus Obyektif
Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan semangat menghargai jasa besar tokoh bangsa yang telah berkontribusi dalam perjalanan Indonesia.
“Kalau tidak salah, PP Muhammadiyah melalui Pak Dadang sudah menyampaikan dukungan resmi. Jadi ini bisa dijadikan pegangan bahwa Muhammadiyah mendukung pemberian gelar pahlawan kepada Pak Soeharto,” ujar Muhadjir di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Ia menjelaskan, dukungan Muhammadiyah terhadap Soeharto sama halnya seperti saat organisasi Islam tertua di Indonesia itu mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden pertama, Soekarno, pada 2012 silam.
Keduanya, kata Muhadjir, memiliki jasa luar biasa yang tidak bisa dipungkiri terhadap bangsa dan negara.
“Baik Bung Karno maupun Pak Harto, keduanya memiliki alasan objektif yang kuat. Tidak ada yang bisa menolak andil besar mereka terhadap Indonesia,” kata Muhadjir.
Mengutip prinsip Presiden Prabowo, kata dia, bangsa Indonesia harus memahami falsafah mikul duwur mendem jero yang artinya menjunjung tinggi jasa para pahlawan dan menanam sedalam mungkin kekurangan mereka. Termasuk untuk Soeharto.
Terkait adanya pihak yang menolak dengan alasan pelanggaran HAM atau pembungkam kebebasan berpendapat di era Orde Baru, Muhadjir mengajak masyarakat untuk menilai secara seimbang.
"Kalau yang kita cari kekurangannya, tentu banyak. Tapi kalau kita lihat kebaikannya, juga sangat besar. Kita harus objektif,” ajak dia.