Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyatakan dukungannya terhadap wacana usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden RI ke-2 Soeharto. Menurut Jokowi, sapaan akrabnya, Soeharto memiliki peran dan jasa besar bagi bangsa dan negara selama memimpin Indonesia.
"Saya kira kita harus menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gusdur (yang juga diusulkan) bagi bangsa dan negara” kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Kamis (6/11/2025).
Advertisement
Jokowi berargumen bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan terhadap sosok yang pernah memimpin Indonesia. "Dan kita semuanya harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan," ujarnya.
Jokowi menegaskan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tidak bisa dilakukan sembarangan dan tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku. "Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa," katanya.
Dukungan PSI untuk Gelar Pahlawan Soeharto
Dukungan Jokowi tersebut senada dengan yang diungkapkan Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus. Menurutnya Presiden RI ke-2 Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional karena menurutnya Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Oleh karenya ia meminta bangsa Indonesia perlu menilai Presiden ke-2 Soeharto secara utuh, bukan hanya dari sisi kontroversialnya saja.
"Dia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” ujar Bestari melalui keterangan tertulis, pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Bestari menyatakan bahwa penilaian subjektif tidak sepatutnya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.
Ia menilai bahwa pernyataan sikap satu atau dua orang dari dari kalangan partai politik tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Ia menganggap bahwa komentar negatif yang disertai kalimat merendahkan terhadap Soeharto menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah.
Bestari juga meyakini bahwa wacana pengusulan tersebut sudah melalui mekanisme dan prosedur yang menyeluruh.
"Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,” tutupnya.