Liputan6.com, Jakarta - Usulan agar Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional kembali mencuat dan memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh menilai wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam, mengingat sosok Soeharto meninggalkan jejak sejarah yang kompleks.
Sejarawan Bonnie Triyana mengingatkan sejumlah fakta sejarah dalam menyikapi wacana pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto.
Advertisement
"Kebebasan berekspresi. Kalian sekarang mau ngomong apa saja di media sosial, diperbolehkan. Dulu, kalau kritik, dianggap mengganggu, dan ketafsiran penguasa, dia bisa ditangkap, bahkan hilang. Itu fakta sejarah," katanya dalam diskusi "Mencari Pahlawan Sejati" di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Banten, Rabu (5/11/2025).
"Pahlawan sejati bukanlah dia yang membawa dampak kesengsaraan begitu banyak. Bukanlah dia yang pernah membungkam suara-suara kritis. Bukanlah dia yang merepresi kebebasan berekspresi dan bukanlah dia yang banyak melakukan pelanggaran serta kekerasan terhadap rakyat Indonesia sendiri," kata Bonnie.
Sejarawan Bonnie Triyana (Istimewa)
Di kesempatan terpisah, penyintas tragedi Tanjung Priok 1984, Amanatun Najariyah menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
"Saya tidak rela kalau Soeharto itu dijadikan pahlawan, karena saya sendiri sampai sekarang tidak mendapatkan pengadilan yang hak untuk diri saya," ucapnya.
Amanatun adalah saksi sekaligus korban kekerasan aparat militer dalam peristiwa berdarah di Tanjung Priok. Saat itu, dirinya ditangkap hanya karena membela kakaknya yang ditahan tanpa adanya surat perintah.
"Kemudian dijebloskan di kantor polisi, diinterogasi sampai pagi. Saya melihat penyiksaan kepada kakak saya dan teman-teman yang ada," katanya.
Ia menilai bahwa memberi gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja dengan menutup mata atas penderitaan korban dan keluarga mereka. Baginya, pengakuan terhadap Soeharto sebagai pahlawan akan melukai hati para korban yang belum mendapatkan keadilan.
Sementara, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid merumuskan kriteria mendasar seorang pahlawan.
"Pertama-tama bagi saya adalah orang yang hidup untuk orang lain. Jadi, pahlawan itu orang yang punya sifat-sifat altruisme," ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberanian seorang pahlawan mencakup aspek intelektual dan moral, bukan hanya fisik. Usman juga menekankan pentingnya konsistensi nilai hingga akhir hayat.
"Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka, sulit untuk diletakkan sebagai pahlawan," paparnya.
Mengomentari usulan gelar untuk Soeharto, Usman memberikan perspektif lain. "Ketika para pemuda Banten terlibat di dalam revolusi tahun 40-an, Soeharto dimana? Soeharto menjadi anggota tentara KNIL, tentara kolonial," ujarnya.
Ia membandingkan dengan sosok seperti Gus Dur yang berani mencopot pejabat terlibat pelanggaran HAM dan Marsinah yang membela kaum buruh hingga akhir hayat.
"Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi. Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur, Soeharto disandingkan dengan Marsinah," pungkas Usman.
Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Terlibat Genosida, Penuhi Syarat Jadi Pahlawan Nasional
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon menjawab adanya penolakan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, salah satunya karena diduga terlibat genosida tahun 1965-1966.
Fadli Zon menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Soeharto terlibat pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu kelompok etnis, ras, atau bangsa.
"Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu," kata Fadli Zon usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (5/11/2025).
"Ya, apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada enggak? Enggak ada kan?" sambungnya.
Dia menekankan bahwa Soeharto sudah memenuhi syarat menerima gelar Pahlawan Nasional, berdasarkan hasil kajian Dewan Gelar dan Tanda kehormatan, pemerintah provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
Tim yang dibentuk Kementerian Sosial tersebut berdiri dari sejarahwan, tokoh agama, akademisi, hingga aktivis. Mereka juga yang mengusulkan nama-nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional.
"Kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga," ujarnya.
Fadli Zon menyebut nama Soeharto diusulkan karena memiliki banyak jasa dan perjuangan untuk Indonesia. Salah satunya, karena Soeharto merupakan pemimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi tonggak Indonesia diakui oleh dunia.
"Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu. Nah, itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran Serangan Umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," jelas Fadli Zon.
Tak hanya itu, kata dia, Soeharto juga memimpin operasi pembebasan Irian Barat (kini Papua). Menteri Kebudayaan itu menuturkan ada banyak pertimbangan yang membuat Soeharto diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
"Belum lagi operasi, pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada, ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan," pungkas Fadli Zon.
PDIP Minta Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Dikaji Ulang
Ketua DPP PDIP Yasonna H Laoly meminta usulan gelar pahlawan ke Presiden ke-2 RI Soeharto dikaji ulang. Menurut Yasonna, usulan tersebut menimbulkan kontroversi sangat tinggi.
"Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya. Jadi, reaksi-reaksi, kalau boleh ya kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Menurut Yasonna, pemberian gelar harus dilandasi dengan semangat reformasi, oleh karena itu usulan pemberian gelar harus dikaji dengan matang.
"Keputusan MPR yang lalu dan semangat reformasi yang lalu. Ini gerakannya saya lihat kontroversinya sangat tinggi," ungkapnya.
Yasonna menyarankan agar pemerintah untuk memberi penjelasan detail terkait usulan agar tak ingin timbul kontroversi ke depannya.
"Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi kalau pemberian gelar pahlawan nasional itu saya harap, kita berharap agar hati-hati lah," katanya.
Golkar Nilai 'Bapak Pembangunan' Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional
Sekjen Golkar, Sarmuji, menilai Soeharto layak menyandang gelar pahlawan nasional, karena sejarah. Salah satunya dikenal sebagai bapak pembangunan.
"Pak Harto juga begitu, sampai saat ini orang masih terngiang-ngiang Pak Harto sebagai bapak pembangunan," kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Menurut dia, di era pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami swasembada pangan. Bahkan, terjadi transformasi teknologi yang dianggap membuat bangga masyarakat kala itu.
"Kita mengalami swasembada panggan di jaman Pak Harto, teknologinya juga begitu, kita waktu itu bangga sekali dengan kemampuan dirgantara kita, itu semua karena jasa-jasa Pak Harto," kata dia.
Sarmuji meyakini, setiap tokoh memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga tak ada yang sempurna.
Meski demikian, menurut dia, kekurangan dari tokoh bangsa, tak terkecuali Soeharto, seharusnya tak menutupi jasa-jasanya selama masa hidupnya.
"Terlepas dari plus minus-nya, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kekurangan, semua yang saat ini punya gelar pahlawan nasional juga memiliki kelemahan dan kekurangan," pungkasnya.