Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian harga beras guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat dengan dua strategi utama, yaitu operasi pasar besar-besaran dan penegakan disiplin terhadap pedagang yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Advertisement
“Ada dua cara utama, operasi pasar besar-besaran dan penegakan disiplin terhadap pedagang agar menjual beras di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika sudah diingatkan tetapi tetap melanggar, izinnya akan dicabut. Ini dikawal langsung oleh Dirkrimsus di seluruh Indonesia atas perintah Bapak Kapolri,” tegas Amran usai rapat koordinasi pengendalian harga beras di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Amran, kebijakan pengendalian harga beras mulai menunjukkan hasil positif.
"Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Mendagri ada 59 kabupaten kota yang harga naik. Dari 514 kabupaten-kota Indonesia, tinggal 59 kabupaten. Dulu sampai 200-an. Intervensi stabilisasi yang kita lakukan terus berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, operasi pasar akan terus diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kita tidak boleh puas. Stok beras untuk program SPHP masih tersedia lebih dari satu juta ton. Pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan membangun cetak sawah baru di daerah seperti Papua sebagai solusi permanen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” jelas Amran.
Amran menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan pengendalian harga beras, mulai dari pengawasan distribusi hingga optimalisasi peran Perum Bulog dalam pelaksanaan operasi pasar di seluruh wilayah Indonesia.
Inflasi Dalam Kategori Terkendali
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kondisi inflasi nasional saat ini berada dalam kategori terkendali. “Inflasi kita year-on-year berada di angka 2,65 persen dan month-to-month hanya naik 0,21 persen dari Agustus ke September. Angka ini sangat baik dan sesuai target pemerintah di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” ujar Tito.
Ia menambahkan, justru beras menjadi faktor yang membantu meredam inflasi nasional.
"Beras mengalami deflasi sebesar 0,3 persen, artinya harga justru turun dan membantu menekan inflasi. Dari 514 kabupaten/kota, hanya 59 yang harga berasnya naik. Sementara yang turun sudah mencapai 197 kabupaten/kota. Tren ini menunjukkan bahwa pengendalian yang kita lakukan berhasil menjaga stabilitas harga,” jelas Mendagri.
Pemerintah menargetkan hingga akhir 2025, harga beras di seluruh daerah dapat berada dalam kisaran HET, seiring dengan meningkatnya pasokan dan produksi nasional.
Selain memperkuat operasi pasar, Bapanas bersama kementerian/lembaga juga menggandeng TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar serta mencegah penimbunan atau praktik curang di lapangan.
"Jangan mengganggu kepentingan orang banyak. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, 286 juta orang. Kemudian petaninya 115 juta orang. Ini dua-dua harus kita jaga,” tegas Amran.