Liputan6.com, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan menemui Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin. Dia mengaku telah beraudiensi terkait berbagai amanah Presiden Prabowo Subianto, termasuk pendampingan proses peralihan aset antar kementerian hingga seleksi karyawan.
“Bahwa beliau berharap pelaksanaan haji di bawah Kementerian Haji dan Umroh ini harus bersih dan transparan. Karena itu sejak awal kita sudah memulai minta pendampingan dari Kejaksaan Agung, dan juga kemarin kita ketemu teman-teman dari KPK, sama dalam rangka mewujudkan amanah Presiden bahwa proses haji harus transparan dan akuntabel,” tutur Gus Irfan di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).
Advertisement
Gus Irfan menyebut, meminta pendampingan terkait dengan seleksi karyawan pada Kementerian Haji. Diketahui sampai dengan saat ini, tercatat sudah ratusan karyawan yang bergabung dalam kementerian yang dipimpinnya.
"Kami meminta masukan terkait beberapa nama sekitar 300, 400 orang yang akan masuk ke Kementerian Haji untuk di-tracking, di-tracing oleh Kejaksaan Agung untuk bisa memastikan bahwa mereka orang bersih dan bisa bergabung dengan kami di kementerian haji,” ungkap Gus Irfan.
Tak ketinggalan, Menhaj juga meminta pendampingan terkait peralihan aset dari kementerian sebelumnya yaitu Kementerian Agama (Kemenag), agar prosesnya dapat berjalan lancar tanpa sengketa.
“Agar bahwa aset-aset yang akan kami terima nanti benar-benar aset-aset yang bersih, clean, tidak ada permasalahan di kemudian hari,” jelas dia.
Siap Beri Pendampingan
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan Kejagung siap memberikan pendampingan dari Kementerian Haji dan Umrah. Dia berharap, kementerian tersebut dapat menjalankan amanah sebaik mungkin, khususnya perihal pelaksanaan haji dan umroh.
"Dan tentunya ini adalah dalam rangka kebersihan. Bukan bersihnya bersih-bersih kotor-kotoran, Tapi hal-hal yang menghindarkan dan menjadi perbuatan-perbuatan yang adanya korup di situ,” kata Burhanuddin.
Dia menyayangkan terjadinya praktik korupsi di Kementerian Agama di masa lalu, yang sepatutnya perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan.
“Tetapi masih terjadi dan untuk itu, kita mau pindah. Saya mengharapkan pindah ini bukan pindah kementeriannya, jangan sampai nanti kepindah juga penyakitnya. Kita harapkan dengan kementerian yang baru, dengan pola kerja yang baru, dengan orang-orang yang betul-betul kredibel dan pas di tempatnya,” Burhanuddin menandaskan.
Kesulitan Peralihan Aset Kementerian Haji dari Kemenag
Gus Irfan mengungkap adanya kesulitan dalam proses peralihan aset selepas dipecah dari Kementerian Agama (Kemenag).
“Sedikit agak sulit, tapi Insyaallah kita sedang berbicara dengan teman-teman dari Kemenag, dan Insyaallah dalam waktu dekat akan segera clear semuanya,” tutur Gus Irfan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).
“Bukan hambatan, hanya sekedar untuk memastikan data-data saja,” sambungnya.
Gus Irfan pun meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk turut serta memberikan pendampingan proses peralihan aset-aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh.
“Minta pendampingan agar bahwa aset-aset yang akan kami terima nanti benar-benar aset-aset yang bersih, clean, tidak ada permasalahan di kemudian hari,” jelas dia.