Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menilai pentingnya strategi kolaboratif dalam mengembangkan wisata musik sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata Indonesia. Tren baru di dunia pariwisata, yakni gig tripping atau perjalanan wisata khusus untuk menghadiri konser dan festival musik, menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai destinasi wisata kreatif kelas dunia.
Ni Luh mencontohkan Java Jazz, Prambanan Jazz, Synchronize Festival, hingga Hammersonic. Konser-konser tersebut dianggap sebagai bukti kemampuan Indonesia menyelenggarakan acara berkelas dunia.
Advertisement
“Dari dua event besar seperti Hammersonic dan Java Jazz saja, dampak ekonominya berkontribusi nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Ini bukti bahwa musik bukan sekadar hiburan, tapi motor penggerak ekonomi dan pariwisata,” kata Ni Luh Puspa.
Hal itu disampaikan Ni Luh Puspa dalam konferensi musik Indonesia di Jakarta, Jumat (10/10/2025). Dalam acara itu digelar dialog yang dibagi menjadi beberapa sesi paralel yang membahas ekosistem musik dari lokal hingga global, dari panggung hingga platform digital, dan keberlanjutannya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai perlu kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Daerah agar musik tradisi semakin populer. Dalam konteks bisnis, lagu-lagu yang termasuk public domain dapat lebih cepat dimanfaatkan oleh sektor pariwisata.
Penggagas Dieng Culture Festival (DCF), Budhi Hermanto juga memberikan pengalamannya menggagas DCF, di mana festival tersebut benar-benar merupakan hasil inisiatif masyarakat Dieng sendiri melalui gotong royong dan menjadikan musik sebagai unsur penting dalam festival ini.
“Kami tidak menentukan siapa musisi yang harus tampil, semuanya tumbuh secara alami melalui komunikasi antarwarga dan komunitas. Banyak musisi datang dengan inisiatif sendiri untuk berpartisipasi, sehingga festival ini benar-benar berbasis kolaborasi”, ujarnya.
Asisten Deputi Event Daerah, Kementerian Pariwisata, Reza Pahlevi mengungkapkan musik menjadi salah satu cara yang sangat efektif untuk menarik minat wisatawan, terutama ke daerah-daerah.
"Pemerintah pusat berperan untuk memfasilitasi dan memperkuat kolaborasi, mendukung promosi, serta menjaga keaslian dan keberlanjutan kegiatan budaya tersebut," tutur Reza.
Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, memaparkan perihal kebijakan pemerintah dalam penerbitan Visa Art and Perfomance pada tahun 2023. Kebijakan ini menjadi langkah awal bagi Kementerian dalam memberikan kemudahan para musisi asing untuk dapat tampil di Indonesia, yang sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 5.596 visa.
“Kehadiran kebijakan ini diharapkan dapat menumbuhkan peluang ekonomi, memperkaya wawasan musik masyarakat, dan menggairahkan industri musik nasional,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Diplomasi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Raden Usman Effendi menekankan perjanjian bilateral bisa menjadi solusi untuk mempermudah seniman dan musisi Indonesia tampil dan berkarya di tingkatinternasional.
“Kita perlu mendorong perjanjian budaya bilateral, regional, dan multilateral antarnegara dalam bidang budaya, termasuk kemudahan seperti pembebasan pajak, pengurangan biaya visa bagi para seniman, dan kelancaran bea cukai untuk alat musik dan perlengkapan lainnya. Skema Public Private Partnership sangat diperlukan. Kami sangat terbuka untuk berbagai kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi budaya dan kreatif melalui industri musik,” pungkas Raden Usman.