Liputan6.com, Jakarta- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan bahwa satu atau dua kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dijadikan tolak ukur kegagalan program secara keseluruhan.
Menurutnya, pelaksanaan MBG melibatkan berbagai pihak, dari pemasok makanan, produsen, hingga pengawas. Sehingga kesalahan di satu titik tidak bisa digeneralisasi.
Advertisement
“Kasus yang terjadi di satu tempat tidak mewakili seluruh pelaksanaan. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut deviasi atau penyimpangan yang terjadi hanya 0,0017 persen,” ujar Pigai dalam konferensi pers, Rabu (1/10/2025).
Dia mengakui bahwa seperti program berskala nasional lainnya, MBG juga tidak lepas dari tantangan. Namun, dia menekankan bahwa lebih dari 99 persen program ini telah berjalan dengan baik sejak diluncurkan awal tahun lalu.
“Jadi secara keseluruhan, sesungguhnya 99 persen pelaksanaan MBG sampai pada hari ini berhasil,” ujarnya.
Penyimpangan yang dimaksud Pigai antara lain terkait produksi dan pengawasan. “Itu ada, tetapi itu terjadi di titik-titik tertentu. Tidak semua,” katanya.
Pigai menyampaikan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah terus memperkuat pengawasan dan memastikan kualitas MBG tetap terjaga di semua lini.
Bandingkan dengan Program di Jepang dan Amerika
Pigai menyoroti penyimpangan dalam produksi makanan pada program MBG kerap disebabkan oleh keterbatasan keterampilan memasak hingga perbedaan standar dalam distribusi dan penyimpanan bahan baku.
Menurutnya, tantangan semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.
“Program semacam ini selalu saja ada kendala,” tuturnya.
Pigai menegaskan, tujuan utama MBG adalah mulia, mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan terpenuhi kebutuhan gizinya. Karena itu, pemerintah tak akan tinggal diam jika ada penyimpangan.
Dia juga menyampaikan bahwa Kementerian HAM berkomitmen untuk terlibat langsung dalam pengawasan program ini.
“Saya sudah bicara dengan Kepala BGN, dan kami di Kementerian HAM akan terus menyertai proses ini, memastikan pemenuhan gizi anak-anak, ibu, dan siswa benar-benar terwujud dan dikawal dalam koridor HAM,” tegasnya, dilansir Antara.
Data Korban Keracunan MBG
Lebih dari 6.000 anak di berbagai daerah mengalami gangguan pencernaan yang diduga akibat keracunan massal dalam program MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengambil langkah tegas dengan menutup sementara sejumlah dapur MBG atau Satuan Penyelenggara Pemberian Gizi (SPPG) yang kedapatan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Ini data terbaru yang kami cetak semalam. Per 1 Oktober 2025, jumlah SPPG yang aktif mencapai 10.012 titik. Target awal di akhir September sebenarnya hanya 10.000, tapi ternyata kami melebihi target. Namun, di balik pencapaian itu, kasus keracunan menjadi perhatian utama,” ujar Dadan saat rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10).
Dadan menjelaskan, lonjakan kasus keracunan telah tercatat sejak awal program bergulir pada Januari 2025. Distribusi kasus tersebar di tiga wilayah besar, dengan wilayah II (Jawa) menjadi yang paling terdampak.
“Sebarannya, 1.307 kasus di wilayah I, 4.147 kasus di wilayah II, dan 1.003 kasus di wilayah III,” ungkapnya.