Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah cepat menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau disebut dapur MBG yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan ini muncul setelah banyaknya laporan dugaan keracunan makanan yang dialami penerima manfaat program MBG di berbagai daerah.
Advertisement
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan, penonaktifan segera dilakukan setelah menerima laporan gangguan kesehatan yang dialami oleh peserta program setelah mengonsumsi sajian dari SPPG terkait.
"Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan," tegas Nanik dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (30/09/2025).
Nasib SPPG Tunggu Hasil Lab
Saat ini, nasib ke-56 SPPG tersebut masih menunggu hasil uji laboratorium yang tengah diperiksa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nanik menekankan bahwa hasil uji ini akan menjadi penentu langkah tindak lanjut BGN.
"Hasil uji laboratorium ini, sambungnya, akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut. Ini bisa berupa perbaikan, penguatan pengawasan, atau bahkan sanksi tegas bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai," jelasnya.
BGN bertekad penuh untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mencegah terulangnya insiden yang membahayakan ini.
"Kami berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga," tutupnya.
Kasus Keracunan Sukabumi Jadi Pemicu Utama
Salah satu kasus yang paling mendapat sorotan adalah insiden SPPG Palabuhanratu, Sukabumi (menempati urutan ke-30 dalam daftar BGN). Kasus di Palabuhanratu terjadi pada Rabu 24 September 2025.
Saat itu, sekitar 324 siswa mengkonsumsi menu MBG, dan tak lama kemudian satu per satu mulai menunjukkan gejala keracunan seperti mual, muntah, dan pusing.
Dari ratusan pelajar yang sakit, tujuh di antaranya sempat dirawat di RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, namun kini dilaporkan sudah pulih.
“Berdasarkan data terakhir itu ada 191 itu dari mbg-nya juga jarang laporan ke kita. Oleh karena itu koordinator kemarin minta bahwa tolong berikan laporan ke kita secara updatenya jadi kita tahu kita tugaskan ke pak camat untuk mengkoordinasi itu,” singkat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Suryaman.