Liputan6.com, Jakarta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ikut merespons maraknya kasus keracunan yang dialami pelajar usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG). Peristiwa itu terjadi di sejumlah daerah.
IDAI ikut prihatin dengan sederet peristiwa keracunan yang terjadi. Ketua Pengurus Pusat IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso, menilai perlu evaluasi secara menyeluruh atas program ini dan memastikan yang sedang berjalan itu tepat sasaran terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) di Indonesia.
Advertisement
"Satu anak keracunan saja sudah menjadi masalah, apalagi ini terjadi pada ribuan anak di Indonesia," kata dr Piprim di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Keselamatan Anak dan Kelompok Rentan Prioritas Utama
dr Piprim menambahkan, program MBG sejatinya bertujuan mulia yakni meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia. Namun, kejadian keracunan yang terus berulang justru menimbulkan risiko serius bagi keselamatan anak.
"Bahkan, ada balita dan ibu hamil juga yang terkena dampaknya, sehingga kelompok rentan ini sebaiknya turut dimasukkan dalam perhatian utama," katanya. Demikian dikutip dari Antara.
Keselamatan Anak dan Kelompok Rentan Prioritas Utama
IDAI juga menyampaikan surat terbuka untuk BGN menyikapi kondisi ini. Salah satu poin yang ditekankan perihal keselamatan anak dan kelompok rentan adalah prioritas utama. Anak, balita, dan ibu hamil merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari risiko keracunan makanan.
Selain itu, kata dia, keamanan pangan harus diutamakan. Proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan wajib mengikuti standar keamanan pangan untuk mencegah kontaminasi.
"Kualitas gizi dan keseimbangan menu perlu dijamin. Menu MBG seyogianya disusun oleh ahli gizi anak dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi anak untuk mendukung tumbuh kembang optimal," ujarnya.
Penyediaan MBG Diawasi Ketat dan Dapur Tersertifikasi
IDAI juga meminta semua tahapan penyediaan MBG diawasi ketat. Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya harus tersertifikasi dan senantiasa dimonitor serta dievaluasi oleh BGN.
"Prosedur mitigasi dan layanan aduan kasus keracunan harus disiapkan dalam program MBG. Perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat," ujarnya.
Buka Aduan Masyarakat Terkait MBG
Dia juga menyarankan pemberdayaan layanan aduan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI Hikari Ambara Sjakti menyampaikan, pihaknya siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan, gizi, dan masa depan yang lebih baik bagi anak Indonesia.
Isi Lengkap Surat Terbuka IDAI untuk BGN:
Dalam surat terbuka untuk Badan Gizi Nasional, IDAI menegaskan bahwa:
1. Keselamatan anak dan kelompok rentan adalah prioritas utama. Anak, balita, dan ibu hamil merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari risiko keracunan makanan.
2. Keamanan pangan harus diutamakan. Proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan wajib mengikuti standar keamanan pangan (food safety) untuk mencegah kontaminasi.
3. Kualitas gizi dan keseimbangan menu perlu dijamin. Menu MBG seyogyanya disusun oleh ahli gizi anak dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi anak untuk mendukung tumbuh kembang optimal.
4. Pengawasan harus diperketat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya harus tersertifikasi dan senantiasa dimonitor serta dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional.
5. Prosedur mitigasi dan layanan aduan kasus keracunan harus disiapkan dalam program MBG. Perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pemberdayaan layanan aduan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada.