Liputan6.com, New York City - Ukraina dan Suriah resmi memulihkan hubungan diplomatik setelah lebih dari tiga tahun terputus. Kesepakatan itu diumumkan usai pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden sementara Suriah Ahmed al-Sharaa di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.
Dalam pernyataannya, Zelenskyy mengatakan kedua negara telah menandatangani komunike untuk membuka kembali hubungan resmi.
Advertisement
"Kami menyambut langkah penting ini dan siap mendukung rakyat Suriah dalam perjalanan menuju stabilitas," tulis Volodymyr Zelenskyy di platform X, dikutip dari laman Al Jazeera, Kamis (25/9/2025).
Ia menambahkan, perundingannya dengan al-Sharaa juga membahas peluang kerja sama di berbagai sektor, ancaman keamanan yang dihadapi bersama, serta komitmen untuk membangun hubungan berdasarkan saling menghormati dan saling percaya.
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani turut hadir bersama delegasi dalam pertemuan tersebut. Kementerian Luar Negeri Suriah dalam pernyataan singkatnya menegaskan kesepakatan ini menjadi tonggak baru setelah bertahun-tahun terputusnya komunikasi.
Ukraina memutuskan hubungan dengan Suriah pada 2022, setelah rezim Bashar al-Assad mengakui kemerdekaan republik Donetsk dan Luhansk yang didukung Rusia. Tak lama setelah itu, Suriah juga mengumumkan pemutusan hubungan dengan Kyiv.
Situasi politik di Damaskus berubah awal tahun ini ketika Ahmed al-Sharaa mengambil alih kekuasaan setelah pasukan oposisi menggulingkan Presiden Assad, mengakhiri dominasi keluarga Assad selama lebih dari lima dekade.
Partisipasi Perdana dalam 60 Tahun
Kehadiran al-Sharaa di New York menandai pertama kalinya Suriah berpartisipasi dalam Sidang Umum PBB di tingkat presiden sejak hampir enam dekade. Terakhir kali, Presiden Nureddin al-Atassi menghadiri sidang tersebut pada periode 1966–1970.
Suriah sebelumnya memboikot forum ini sejak Perang Arab–Israel 1967, ketika Israel menduduki Dataran Tinggi Golan.
Dalam pidato perdananya di PBB, al-Sharaa menyerukan pencabutan sanksi internasional terhadap negaranya yang masih dilanda perang. Ia menyoroti langkah-langkah reformasi sejak dirinya menjabat, termasuk pembentukan lembaga baru, rencana pemilihan umum, serta upaya menarik investasi asing.