Liputan6.com, Jakarta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selalu menjadi sorotan sejak awal kemunculannya, hingga hari ini. Salah satu masalah yang paling disorot banyaknya kasus keracunan.
Bahkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara MBG guna evaluasi menyeluruh, menyusul sejumlah kasus keracunan massal.
Advertisement
Diketahui, pada Januari-September 2025, tercatat ada sebanyak 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Terbaru, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
Kemudian, ada pula keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Bau Bau, Sulawesi Tenggara.
Menyikapi hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus yang akan menginvestigasi kasus dugaan keracunan program MBG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menunjuk langsung wakilnya Nanik S. Deyang sebagai ketua tim investigasi tersebut.
“Saya diberikan tugas Pak Kepala untuk di bidang investigasi, investigasi ini berkait dengan yang rame sekarang adalah kasus dugaan (keracunan), saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atau keracunan (disebabkan MBG)," kata dia saat jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025).
"Jadi tim akan menginvestigasi masalah yang diduga keracunan ini baik di bidang menu makanan atau pun dapurnya," sambungnya.
Tim Investigasi Bekerja
Nanik menegaskan, keberadaan tim investigasi bakal menjadi second opinion sebelum hasil resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) keluar.
Menurut dia, proses investigasi akan mencakup penelusuran mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga pemeriksaan sampel makanan yang disimpan.
"Insyaallah tim investigasi dalam minggu ini akan segera turun. Tim ini akan terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan juga dari teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi ini untuk mempercepat temuan sambil menunggu BPOM, supaya masyarakat segera mendapatkan jawabannya," jelas dia.
Nanik menekankan, kasus keracunan tidak bisa langsung disimpulkan sebab pelajar mengonsumsi MBG.
"Ada faktor lain yang bisa menjadi sebab, mulai dari alergi, kondisi kesehatan anak, hingga kesalahan teknis dalam pendistribusian," Nanik menandasi.
Bongkar Data
Sementara, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari mengungkap lebih dari 5.000 siswa yang tersebar di berbagai daerah mengalami keracunan makan bergizi gratis (MBG). Kasus terbesar terjadi di Jawa Barat.
“Saya punya data yang disiapkan oleh Kedeputian III KSP. Jadi ada data dari tiga lembaga sebagai berikut. BGN, 46 kasus keracunan, ini pasti yang mau ditanyakan keracunan kan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” tutur Qodari di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/09/2025).
Qodari menyatakan, ketiga data tersebut terbilang sama meski ada perbedaan angka secara statistik. Keseluruhannya mencapai jumlah 5 ribu, ditambah dengan kemiripan hasil dari elemen masyarakat seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat sebanyak 5.360 siswa keracunan MBG.
“Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM, puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” jelas dia.
Adapun secara umum, penyebab keracunan MBG antara lain terkait higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, serta indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat
“Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneng kan sudah merespons juga kan, Jumat kemarin kan, mengakui adanya itu minta maaf dan akan evaluasi,” ungkapnya.
Banyak SPPG Belum Jalankan SOP
Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada September 2025, bahwa pada 1.379 SPPG ada sebanyak 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Hal itu menjadi upaya penyelesaian masalah di setiap rangkaian peristiwa keracunan yang terjadi.
“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji,” kata dia.
Singkatnya, lanjut Qodari, SPPG harus mempunyai SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG.
“Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu enggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga kementerian lembaga yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS, 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” terangnya.
“Hasil koordinasi dan pengecekan yang datang oleh Kedeputian III KSP, bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” Qodari menandaskan.
KLB di MBG
Dadan Hindayana, mengatakan perjalanan sembilan bulan penuh dinamika, termasuk berbagai kejadian luar biasa (KLB) di seluruh wilayah Indonesia.
Dadan mencatat, total ada 4.711 orang yang masuk dalam kategori KLB dari program MBG hingga 22 September 2025. Termasuk, serangkaian insiden dugaan keracunan yang menimpa sejumlah pelajar di berbagai sekolah.
Dadan membagi KLB ke dalam tiga klaster yaitu wilayah 1 dengan total 7 kasus, jumlah korban 1.281 orang. Wilayah 2 dengan total 27 kasus, jumlah korban 2.606 orang dan wilayah 3 total 11 kasus, jumlah korban 824 orang.
Berikut rincian tiap kasus MBG yang terbagi ke dalam 3 wilayah, berikut dengan lokasi, tanggal kejadian dan jumlah korban.
Wilayah 1, Total 7 kasus:
- 18 Februari 2025: SPPG Empat Lawang tebing tinggi Tanjung Kupang Sumsel. Jumlah korban 8 orang.
- 5 Mei 2025: SPPG Pali tolong ubi Handayani mulia Sumsel. Jumlah korban 172 orang.
- 22 Agustus 2025: SPPG Indragiri Hilir Tembilahan, Riau. 28 orang korban.
- 26 Agustus 2025: SPPG Tulungpasik Mataram Baru Lampung. Jumlah korban 27 orang.
- 27 Agustus 2025: SPPG Bengkulu Lebong Sakti Lemu Pit, Bengkulu. Jumlah korban 467 orang.
- 29 Agustus 2025: SPPG Sukabumi, Lampung. Jumlah korban 503 orang.
- 2 September 2025: SPPG Menang Raya Pedamanran. Jumlah korban 76 orang.
Wilayah Lainnya
Wilayah 2, Total 27 kasus:
- 14 Januari 2025: SPPG Indramayu Sindang Kenanga. Jumlah korban, 6 orang.
- 16 Januari 2025: SPPG Khusus Kab. Sukohario. Jumlah korban 40 Orang.
- 19 Februari 2025: SPPG Pandeglang Menes. Jumlah korban 480 orang.
- 14 April 2025: SPPG YAYASAN AL IBRIZ, Kab. Batang. Jumlah korban 28 Orang.
- 21 April 2025: SPPG Limbangansari, Cianjur. Jumlah korban 254 Orang
- 21 April 2025: SPPG khusus Karanganyar. Jumlah korban 9 Orang
- 23 April 2025: SPPG Sleman 1. Jumlah korban 31 orang
- 28 April 2025: Sleman Berbah Sendangtirto. Jumlah korban 30 orang.
- 30 April 2025: SPPG Coblong, Kota Bandung. Jumlah korban 320 Orang
- 1 Mei 2025: SPPG Manggungjaya, Tasikmalaya. Jumlah korban 38 Orang
- 6 Mei 2025 SPPG: Tanah Sareal Sukadamai. Jumlah korban 223 Orang
- 29 Juli 2025 SPPG Cangkringan: Jumlah korban 38 Orang
- 31 Juli 2025: SPPG Kuningan Cilimus. Jumlah korban 35 Orang
- 31 juli 2025 SPPG: Kulon Progo Wates. Jumlah korban 305 Orang
- 6 Agustus 2025: SPPG Sukabumi Cilodong, Jumlah korban 15 Orang
- 12 Agustus 2025: SPPG Sragen, Gemolong. Jumlah korban 196 orang.
- 13 Agustus 2025: SPPG Sleman, Mlati. Jumlah korban 157 Orang
- 14 Agustus 2025: SPPG Karawang, Malajaya. Jumlah korban 82 Orang
- 22 Agustus 2025: SPPG Indramayu, Gabuswetan. Jumlah korban 2 Orang
- 26 Agustus 2025: SPPG Sleman, Berbah, Jogotirto. Jumlah korban 137 Orang
- 29 Agustus 2025: SPPG Kalibata. Jumlah korban 3 Orang
- 2 September 2025: SPPG Serang. Jumlah korban 6 Orang
- 8 September 2025: SPPG Khusus Koja, Jakarta. Jumlah korban 14 Orang
- 9 September 2025: SPPG Pamekasan, Tlakan. Jumlah korban 8 Orang
- 11 September 2025: SPPG Wonogiri, Wonokarto. Jumlah korban 131 Orang
- 17 September 2025: SPPG Garut, Kadunggora. Jumlah korban 14 Orang
- September 2025: SPPG Jatis, Lamongan. Jumlah korban 14 Orang
Wilayah 3, Total 11 kasus:
- 13 Januari 2025: SPPG Nunukan Selatan. Jumlah korban 90 orang.
- 24 Januari 2025: SPPG Kec. Ujung Bulu Caile 2. Jumlah korban 4 orang.
- 27 Januari 2025: SPPG Pangkajene, Kepulauan Minasatene. Jumlah korban 7 orang.
- 23 April 2025: SPPG Bombana Rumbia. Jumlah korban 7 orang.
- 22 Juli 2025: SPPG Kota Kupang, Kelapa Lima Oesapa Barat. Jumlah korban 140 orang.
- 23 Juli 2025: SPPF Sumba Barat Daya Kota Tambolaka Rada. Jumlah korban 65 orang.
- 30 Juli 2025: SPPG Manokwari, Manokwari Barat Padarni I. Jumlah korban 6 orang.
- 28 Agustus 2025: SPPG Kota Palu Palu Selatan Tatura Utara. Jumlah korban 20 orang.
- 3 September 2025: SPPG Lombok Tengah, Pringgarata Murbaya. Jumlah korban 9 orang.
- 17 September 2025: SPPG Sumbawa Empang, Bungaeja 2. Jumlah korban 106 orang.
- 17 September 2025: SPPG Banggai Kepulauan Tingangkung. Jumlah korban 339 orang.
Perlu Evaluasi Menyeluruh
Pemerintah diusulkan menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG) menyusul kasus keracunan terus muncul, sembari melakukan evaluasi. Ketua DPR Puan Maharani juga sepakat akan hal itu.
"Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Puan menambahkan, tidak mudah melakukan evaluasi terkait banyaknya kasus keracunan MBG. Namun ia berharap tetap ada evaluasi total.
"Memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total," pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, banyaknya temuan kasus keracunan menandakan kesalahan bukan di SPPG tetapi masalah di sistem. Namun demikian, ia menyebut DPR tidak memiliki kewenangan menghentikan program MBG.
"Oleh karena itu saya ingin sekali bapak-bapak, ibu-ibu bisa memberikan kepada kita rekomendasi apa sih yang harus dibenahi," kata Charles.
"Kalau masalah dia hentikan atau tidak nanti ini kebijakan bapak presiden nih kalau memang beliau merasa program ini tidak lagi dibutuhkan mungkin akan hentikan. Faktanya presiden tetap merasa ini program strategis yang harus dijalankan dan anggarannya sudah disiapkan," sambungnya.
Sementara Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan rekomendasi untuk menghentikan program MBG sangat sulit sebab hal itu janji politik presiden.
"Rekomendasi hentikan program MBG sekarang juga, nah ini presiden berat ini mas, ini janji politik ini. Mohon izin, datanya harus kuat, kalau mau menghentikan karena ini program prioritas, janji politik," kata Edy.