Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi utama untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
Advertisement
Menurut Tito, Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri berbasis pertanian berkat iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung.
“Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara, northern hemisphere (belahan bumi utara), maupun di selatan, southern hemisphere, belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan. Kita di negara tropis punya keuntungan bisa bercocok tanam 12 bulan. Apakah kita enggak sadar dengan itu?” ujarnya.
Selain itu, Indonesia juga dianugerahi sumber daya alam yang melimpah.
“Nah, jadi saya berpendapat bahwa inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” jelasnya.
Industrialisasi Tak Harus Identik dengan Pabrik Besar
Mendagri menegaskan, industrialisasi adalah syarat mutlak agar Indonesia bisa naik kelas. Namun, ia mengingatkan industrialisasi tidak selalu identik dengan pabrik manufaktur skala besar.
“Karena kita sekarang masuk negara middle income. Untuk keluar kita harus melakukan industrialisasi. Nah, tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik, chip, dan lain-lain. Nah, saya mengatakan yes or not. Agree and disagree,” tegasnya.
Tito mencontohkan Selandia Baru yang sukses bertumpu pada industri pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan nilai tambah tinggi. Menurutnya, model ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
Sejalan dengan Visi Presiden Prabowo
Lebih jauh, Mendagri menyampaikan bahwa hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas. Presiden, kata Tito, tak hanya menegaskan swasembada pangan di dokumen kebijakan, tapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, agar ketahanan pangan bisa benar-benar terwujud.
Mendagri pun mengapresiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan melalui Rakor tersebut. Ia berharap forum ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan langkah nyata.
“Dengan anggaran yang ada, kita ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Karena kita memiliki modal alami yang besar. Dan kemudian tinggal bagaimana kita meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lain-lain,” tandasnya.
Penandatanganan MoU Komitmen Data Petani
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi. Kesepakatan tersebut ditandatangani sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.