Liputan6.com, Kutai Barat - Suasana SMP Negeri 1 Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada Jumat (19/9/2025) pagi, tampak sepi. Tak ada aktivitas apapun. Padahal biasanya, sekolah ini sangat ramai aktivitas belajar-mengajar.
Sebelumnya, guru di sekolah ini memilih mogok mengajar. Tampak sejumlah spanduk dipasang di pagar sekolah. Tentu sudah hampir pasti, spanduk itu dipasang oleh guru.
Advertisement
"SMPN 1 BRT mogok kerja. Guru honor atau horor," tulis spanduk yang dibuat dari cat semprot di atas kain putih.
Hal serupa juga terjadi di SD Negeri 001 Barong Tongkok. Mogok mengajar benar-benar membuat aktivitas sekolah lumpuh. Bukan hanya hari ini, mogok kerja oleh para guru di kabupaten ini sudah berlangsung sejak Rabu (17/9/2025).
Dari informasi yang dihimpun, mogok mengajar ini terjadi di seluruh SD Negeri dan SMP Negeri se-Kabupaten Kutai Barat. Bahkan, awak Liputan6.com menerima puluhan flyer dari banyak sekolah di kabupaten itu yang mengumumkan mogok mengajar.
Semua foto merupakan gerbang atau bagian depan sekolah dilengkapi dengan spanduk bertuliskan mogok kerja atau mogok mengajar. Tentu akibat aksi mogok mengajar ini yang menjadi korban adalah siswa.
Yuni, orang tua siswa SDN 02 Barong Tongkok, mengaku sedih karena anaknya yang duduk di kelas 5 harus kehilangan waktu belajar. Pada awal aksi ini dilakukan, anaknya sempat berangkat ke sekolah namun dipulangkan lebih cepat.
"Harapannya semoga ada cepat solusi agar semuanya berjalan dengan lancar. Kalau sekolah diliburkan sampai lama tentu berat sekali, apalagi saya juga punya kantin di sekolah. Jadi berdampak ke ekonomi juga, pemasukan berkurang," kata Yuni.
Hal senada juga disampaikan orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di SMPN 1 Barong Tongkok. Maria, orang tua siswa, juga menyayangkan aksi mogok ini.
"Sedih karena kan bentar lagi anak-anak ujian semester ganjil. Kalau para gurunya nggak ngajar dari kemarin sampai batas maksimum tidak diketahui terus bagaimana anak-anak pelajaran? Secara online juga tidak dikasih. Harapannya kepada pemerintah semoga bisa lebih baik lagi, biar cepat anak-anak tidak menjadi korban seperti ini. Kasihan mereka," ucapnya.
Tak Jua Ada Solusi
Dari pihak guru, Forum Komunikasi Antar Guru menyebut aksi mogok melibatkan sekitar 5.000 orang. Perwakilannya, Martin, menegaskan bahwa aksi ini dipicu ketidakadilan tunjangan penghasilan.
"Tuntutan kami di Kabupaten Kutai Barat adalah agar TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) guru disetarakan dengan TPP struktural supaya tidak ada ketimpangan. Prinsip pembagian TPP harus berdasarkan keadilan dan demi kesejahteraan bersama. Kami juga menolak keras adanya pemotongan TPP di masa mendatang," jelas Martin.
Martin mengungkapkan, sebelumnya forum guru sudah menempuh berbagai jalur, mulai dari RDP bersama DPRD hingga bertemu langsung dengan bupati. Namun, hasil rapat terakhir tetap tidak memberikan jawaban meyakinkan. Karena itu, guru sepakat melakukan mogok hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Hasil rapat internal forum itu, guru menyatakan keberatan terhadap SK Bupati Kutai Barat yang menetapkan TPP guru fungsional jauh lebih rendah dibanding ASN struktural. Untuk golongan 3, guru hanya menerima Rp2,5 juta, sedangkan ASN struktural dengan golongan sama bisa mencapai Rp5,7 juta. Setelah dipotong iuran BPJS, nominal yang diterima guru bahkan hanya sekitar Rp2,3 juta. Ketimpangan inilah yang kemudian memicu gejolak.
Forum menilai, berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dan surat Dirjen GTK Kemendikbudristek, pemerintah daerah sebenarnya memiliki dasar hukum memberi tambahan penghasilan kepada guru ASN daerah sepanjang sesuai kemampuan APBD. Karena itu, dua tuntutan utama mereka adalah penyetaraan TPP dengan ASN struktural dan penolakan terhadap pemotongan dengan alasan apa pun.
Aksi Mogok Jalan Terakhir
Koordinator aksi, Theo Trinita, menegaskan bahwa langkah mogok sudah menjadi jalan terakhir.
"Menegaskan bahwa mogok mengajar dilakukan karena suara guru selama ini tidak diindahkan. Hingga pagi ini ada 151 sekolah yang ikut mogok. Ini jalan terakhir setelah berbagai dialog tidak menghasilkan kesepakatan konkret," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan, Bandarsyah, mengakui bahwa kesejahteraan guru memang menjadi persoalan penting. Ia berharap mogok tidak berkepanjangan karena siswa yang paling dirugikan.
"Kami memahami keresahan teman-teman guru. Pemerintah juga ingin memberikan penghargaan yang layak sesuai dengan pengabdian mereka. Namun, sebagai ASN tentu kita juga punya keterikatan aturan," jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah sedang melakukan kajian ilmiah dengan melibatkan LAN RI agar kebijakan ke depan lebih adil dan bisa memangkas kesenjangan.
"Kami ingin memastikan ke depan kebijakan ini lebih merata dan bisa diterima semua pihak," katanya.