Liputan6.com, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai program pemberian uang saku terhadap 20 ribu peserta magang lulusan dari perguruan tinggi selama 6 bulan dengan besaran mencapai Rp 3,3 juta per bulan akan mendongkrak pendapatan kelas menengah termasuk gen Z.
"Program ini memang mampu mendongkrak pendapatan dari kelas menengah dan gen Z yang tengah menganggur," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa (16/9/2025).
Advertisement
Namun, masalahnya adalah pada keberlanjutan pekerjaan setelah program magang selesai. Apakah ada jaminan mereka akan lanjut bekerja atau perusahaan akan mencari anak magang lain untuk dibayar lebih murah.
"Juga harus ada rasa keadilan bagi peserta magang lulusan SMK. Saat ini pengangguran tertinggi dari Sekolah Menengah Kejuruan yang memang dipersiapkan untuk langsung bekerja," ujarnya.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin kemarin mengumumkan paket ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Salah satu paket tersebut adalah 20 ribu penerima manfaat akan mendapat kesempatan magang di industri dengan gaji setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 198 miliar untuk program ini.
"Di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang satu sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp 198 miliar," ujar Menko Airlangga.
Anggaran Lebih Kecil
Lebih lanjut, Nailul menyoroti terkait anggaran paket kebijakan jilid 3 ini. Menurutnya, anggaran untuk paket stimulus jilid 3 ini relatif lebih kecil dibandingkan paket stimulus pertama dan kedua.
"Jika ditotalkan, stimulus yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 57,5 triliun dengan gelontoran di paket kedua (Juni 2025) mencapai Rp 24,4 triliun," ujarnya.
Nailul menilai, dampak dari kedua paket awal sangat minim bagi konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi triwulan I melambat dan triwulan II ia pun meragukan data-nya benar.
"Jadi, dengan anggaran jilid ketiga sebesar Rp 16,23 triliun, saya tidak banyak berharap akan meningkatkan perekonomian. Namun ada beberapa poin positif dari kebijakan stimulus ekonomi jilid 3 ini," ujarnya.
Empat Program Lanjutan di 2026
Sebagai informasi, Pemerintah juga meluncurkan empat program lanjutan di tahun 2026, diantaranya yang pertama, perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM. Tahun depan, alokasinya sudah mencapai Rp 2 triliun dengan 542 ribu wajib pajak terdaftar.
Kedua, Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026).
"Jadi, ada kepastian sampai tahun depan PPH sektor ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya Rp 480 miliar dengan gaji di bawah Rp 10 juta," ujarnya.
Ketiga, PPh Pasal 21 DTP - untuk Pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026). Keempat, Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU).