Liputan6.com, Jakarta - Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta Retno Sulistyaningrum menyampaikan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) menjadi keniscayaan di tengah keterbatasan lahan di ibu kota.
"Terkait dengan rusun hunian vertikal, rasanya memang sudah siap tinggal di Jakarta harus siap juga tinggal di rusun," ujar Retno dalam forum Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global' yang digelar di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (12/9/2025).
Advertisement
"Kenapa harus rusun? Kita sudah sama-sama tahu bahwa luas Jakarta itu kurang lebih sekitar 664 kilometer persegi, untuk peruntukan hunian sesuai dengan RDTR itu sekitar 40 persen. Jadi kalau dihitung itu sekitar 271 kilometer persegi," sambung dia.
Menurut Retno, dengan jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa dan kepadatan 16.155 per kilometer (km) persegi, kebutuhan hunian di Jakarta mencapai 288.393 unit.
"Alasan kenapa harus hunian vertikal? Ketika lahan terbatas, kebutuhan juga banyak, akhirnya mengakibatkan harga jual yang semakin meningkat dan jadi semakin ke pinggir. Harapannya, kita semua bisa mengakses hunian-hunian yang ada di DKI Jakarta," papar dia.
Selain itu, lanjut Retno, lonjakan harga tanah dan hunian juga berimbas pada semakin banyaknya kawasan kumuh.
"Sementara itu, mengacu pada data 2017, ada 445 RW kumuh, dan saat ini Pemprov Jakarta sedang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengevaluasi RW kumuh tersebut yang ditargetkan selesai bulan Desember 2025," terang dia.
Arah Kebijakan Pemprov
Retno menekankan, arah kebijakan Pemprov sudah jelas tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yakni menyediakan perumahan publik yang terjangkau, terhubung dengan pusat ekonomi serta transportasi.
"Oleh karena itu, ada kebijakan bahwa kami harus menyiapkan hunian terjangkau yang layak huni, kemudian juga harus terhubung dengan TOD, dan program Pak Gubernur Pramono itu adalah mix use, inilah yang sekarang sedang kami godok," kata dia.
Retno menyebut, saat ini Pemprov Jakarta memiliki sekitar 32.000 unit rumah susun. Jika, tidak dikelola dengan serius, dia khawatir bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Kami punya target tahun 2027, mungkin UPRS akan meningkat menjadi BLUD. Harapannya seperti itu," ucap dia.
Selain itu, sejumlah Rusunawa sudah berjalan dengan pendekatan sosial-ekonomi. Ada rumah susun padat karya dengan kurang lebih 381 unit, Rusun Rorotan IX ada 484 unit, Marunda sebanyak 288 unit.
"Sosial-ekonomi juga kami pikirkan maka terbit Ingub Nomor 131 Tahun 2016. Semua SKPD harus support semua kegiatan sosial ekonomi di Rusunawa, supaya bisa meningkatkan taraf hidup," tandas Retno.
Prioritas Pembangunan
Sementara itu, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menempatkan sektor perumahan sebagai mandat utama sekaligus prioritas pembangunan.
Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra menegaskan, fokus utama BUMD ini diarahkan pada empat lini bisnis strategis, yakni housing (perumahan), properti komersial, properti sewa (perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel), serta infrastruktur.
"Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik," kata Andira.
Dia melanjutkan, di sektor hunian terjangkau, Sarana Jaya telah menyelesaikan berbagai proyek strategis. Misalnya, di kawasan Pondok Kelapa, program Hunian Terjangkau Milik (HTM) yang sebelumnya dikenal DP 0 persen sudah mencapai 98 persen penyelesaian.
"Tercatat, ada sebanyak 740 unit komersial yang dijual dengan harga Rp500-600 juta per unit dengan tipe dua kamar," ucap Andira.
Kemudian, lanjut dia, di kawasan Cilangkap, Sarana Jaya juga menyiapkan 1 tower dengan sekitar 700 unit, ditambah pembangunan baru sebanyak 480 unit. Dengan begitu, tersedia lebih dari 1.100 unit hunian terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Di sisi lain, Pemprov Jakarta sebelumnya menargetkan penyediaan 19.800 unit hunian terjangkau. Memang, sebagian besarnya merupakan tanggung jawab dari Sarana Jaya.
Keberhasilan ini turut diperkuat oleh portofolio aset strategis perusahaan yang tersebar di Kuningan, Sudirman, hingga Pondok Kelapa, dengan nilai aset mencapai Rp 7 triliun.