Liputan6.com, Jakarta Usai Jenderal (Purn) Polri Budi Gunawan dicopot dari kursi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), jabatan strategis tersebut dibiarkan kosong sementara. Presiden Prabowo menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ad Interim.
Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Paramadina, Febry Triantama, mengatakan penempatan pejabat Ad Interim menjadi sebuah tanda tanya. Sebab posisi tersebut sangat strategis terutama di tengah dinamika politik dan keamanan nasional beberapa waktu terakhir.
Advertisement
Namun demikian, Febry menduga Presiden Prabowo sedang menimbang sosok Menko Polkam yang punya chemistry dengannya dan tentu bisa dipercaya.
Sjafrie Sjamsoeddin Dekat dengan Prabowo
Menurutnya, bukan tidak mungkin sosok Sjafrie Sjamsoeddin yang sudah lama dikenal dan memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo sejak menjadi prajurit militer memenuhi kriteria sebagai Menko Polkam. Apalagi, Sjafrie kini ditunjuk menjadi Menko Polkam ad-interim. Sejak reshuffle dilakukan kemarin, nama Sjafrie memang ramai digadang-gadang menggantikan posisi Budi Gunawan.
"Jika memang kemudian Presiden menunjuk Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam definitif, maka terdapat beberapa sosok yang berpotensi mengisi posisi Menteri Pertahanan. Di antaranya adalah M. Herindra (Kepala BIN) yang memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo karena menjadi Wakil Menteri Pertahanan di era Kabinet Presiden Jokowi," kata Febry melalui pesan singkat diterima, Selasa (9/9/2025).
Budi Gunawan Dicopot Buntut Demo Rusuh?
Perihal dicopotnya Budi Gunawan sebagai Menko Polkam, dia menduga salah satu penyebabnya karena sederet demo rusuh yang terjadi akhir Agustus 2025 kemarin. Sejak peristiwa itu, publik sangat jarang melihat kehadiran Menko Polkam menanggapi situasi nasional.
Bisa jadi, katanya, Presiden Prabowo memandang Menko Polkam saat itu kurang mampu mengkoordinasikan aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Sehingga diputuskan dilepas dari jabatannya saat ini.
"Logis jika muncul dugaan gelombang kerusuhan yang terjadi di minggu terakhir bulan Agustus yang lalu menjadi salah satu alasannya," katanya.
Selain atas dasar kepuasan Presiden, lanjut Febry, kinerja Menko Polkam saat menangani gelombang kerusuhan hingga berujung dicopotnya Budi Gunawan juga bisa juga didasari alasan politis. Sejak awal dilantik, ramai analisis yang menyatakan bahwa meski bukan kader dan perwakilan partai, Budi diharapkan dapat menjadi penghubung Presiden dengan PDIP.
"Namun ternyata hingga Kongres yang dilakukan awal Agustus lalu, PDIP tetap memilih untuk berada di luar pemerintahan," jelas Febry.
Sikap PDIP Dinilai Lemahkan Posisi BG
Febry meyakini, keputusan PDI Perjuangan yang tetap memilih di luar pemerintahan secara tidak langsung turut melemahkan basis politik Budi Gunawan di Kabinet Merah Putih.
"Sehingga Presiden Prabowo perlu melakukan konsolidasi politik yang lebih kuat terlebih dahulu demi memastikan stabilitas koalisi tidak terganggu," ujar dia menjelaskan.
Istana Bantah Pencopotan Budi Gunawan karena Demo Rusuh
Istana membantah pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menteri koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) imbas kerusuhan demo akhir Agustus 2025.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, pencopotan Budi Gunawan merupakan hasil evaluasi menteri Kabinet Merah Putih.
"Ya tidak ada karena suatu hal yang spesifik begitu,” tutur Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Meski begitu, Prasetyo tidak menyebut detail apa hasil evaluasi terhadap Budi Gunawan.
"Ini kan semua bagian dari evaluasi yang menyeluruh,” ujarnya.