Arif Budimanta: Ekonom, Politisi, dan Arsitek "Pancasilanomics" Telah Berpulang

Ekonom senior Arif Budimanta meninggal dunia. Pada 2019, Arif menulis buku "Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran" yang merupakan refleksi terhadap sistem perekonomian nasional.

oleh Arthur GideonDiterbitkan 06 September 2025, 09:25 WIB
Arif Budimanta lahir di Medan pada 15 Maret 1968, Arif Budimanta dikenal sebagai sosok multidimensi.

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Indonesia sekaligus Staf Khusus Bidang Ekonomi Era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (6/9/2025). Kabar duka Arif Budimanta meninggal dunia disampaikan langsung oleh keluarga.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Dengan penuh duka cita, kami mengabarkan bahwa ayah kami, Bapak Arif Budimanta, telah berpulang ke Rahmatullah pada hari ini, 6 September 2025, pukul 00.06 WIB di Jakarta," tulis informasi dari pihak keluarga, Sabtu (6/9/2025).

Menurut informasi keluarga, Arif Budimanta dibawa ke rumah duka di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur.

 

Arif Budimanta lahir di Medan pada 15 Maret 1968, Arif Budimanta dikenal sebagai sosok multidimensi yang kiprahnya merentang luas dari dunia akademis, politik, hingga pemerintahan.

Dengan latar belakang pendidikan sarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1990 dan gelar magister dari Universitas Indonesia, Arif telah mengabdikan diri untuk pemikiran dan implementasi kebijakan pembangunan, UMKM, serta ekonomi moneter.

Arif pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden di era pemerintahan Jokowi, serta Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional/Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri pada periode 2016-2019.

Pengalamannya semakin diperkaya saat menjadi Senior Advisor Menteri Keuangan pada 2014-2016, dan Tim Ahli Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2014-2019.

 

Sepak Terjang di Politik

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta

Di ranah politik, Arif Budimanta merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014, menduduki posisi strategis di komisi yang membidangi keuangan, moneter, serta perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Dalam struktur kepartaian, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP periode 2005-2010 dan Wakil Ketua Fraksi PDIP di MPR RI periode 2009-2013. Selain itu, Arif juga aktif dalam berbagai organisasi seperti the Megawati Institute, Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Kiprahnya dalam mempublikasikan pemikiran melalui media massa dan forum internasional semakin mengukuhkan posisinya sebagai seorang ekonom yang vokal terhadap isu-isu pembangunan bangsa.

 

Menggagas "Pancasilanomics"

Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta menyebut kalau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) punya peran penting dalam lahirnya ekonomi Pancasila.

Refleksi mendalam Arif Budimanta terhadap sistem perekonomian nasional yang berlandaskan Pancasila tertuang dalam bukunya yang berjudul "Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran".

Peluncuran buku ini pada 7 Oktober 2019 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, menandai sebuah gagasan penting tentang bagaimana Pancasila dapat menjadi platform fundamental dalam mengartikulasikan ekonomi Indonesia.

Menurut Arif, permasalahan ekonomi tidak melulu soal angka, melainkan juga aspek kelembagaan yang vital. Dalam konsep "Pancasilanomics", ia menekankan tiga corak penting:

Pancasila sebagai Jiwa Perekonomian: Pancasila harus menjadi ruh atau fondasi yang mengatur jalannya sistem perekonomian nasional.

Tidak Anti-Pasar, Namun Berakar Relasi Sosial: Pendekatan ini tidak menolak pasar, melainkan memaknainya sebagai hasil dari relasi sosial antara kekuasaan dan modal.

Kehadiran Negara untuk Keadilan: Negara memiliki peran krusial untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan terpinggirkan.

Arif meyakini, apabila konsep "Pancasilanomics" ini diterapkan secara sungguh-sungguh, Indonesia dapat keluar dari berbagai tantangan seperti middle income trap, kejenuhan pertumbuhan ekonomi 5 persen, serta ketimpangan. 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya