Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Presiden Bidang Pertahanan Dudung Abdurachman menilai saat ini belum ada urgensi untuk menerapkan darurat militer di Indonesia, imbas aksi demo berujung kericuhan. Dudung menjelaskan status darurat militer pun tak bisa langsung diterapkan sebab ada tahapan-tahapan yang harus dilalui.
"Ya, menurut saya belum. Ya, menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Dan tidak serta-merta langsung. Seperti waktu di Aceh itu kan tahapannya ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer," jelas Dudung sebelum bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Advertisement
"Ya, ini menurut saya, kalau misalnya langsung darurat militer juga, pasti ada skala yang harus diprioritaskan," sambungnya.
Dia mengaku belum mendengar status darurat militer akan diberlakukan. Dudung menuturkan saat ini sudah banyak prajurit TNI yang ikut membantu kepolisian dalam menangani aksi demo.
"Jadi darurat militer tidak serta-merta begitu saja. Pasti ada tahapan-tahapannya, tertip sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer. Dan banyak militer itu kan untuk antisipasi, kalau misalnya ada TNI dikerahkan untuk memberikan bantuan kepada kepolisian," ujarnya.
Aspirasi
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menilai mahasiswa yang ikut berunjuk rasa hanya ingin menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah. Namun, kata Dudung, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menimbulkan kerusuhan.
"Tentunya mahasiswa-mahasiswa yang kemarin demo, termasuk para buruh, saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya. Namun kan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi yang rusuh-rusuh ini lah yang menurut saya tidak bertanggungjawab," tutur Dudung.
Solid
Sebelumnya, Sebelumnya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah isu bakal ada penerapan darurat militer pasca banyaknya kerusuhan dan penjarahan di berbagai daerah. Tandyo mengklaim pihaknya solid bersama Polri.
"Saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu dan kita solid jadi satu, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama, jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada," kata Tandyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Tandyo menegaskan tak ada rencana mengambil alih menjadi darurat militer. Ia menegaskan bahwa Polri selalu di depan dan pihaknya hanya membantu.
"Karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini ya barulah kita jadi satu dengan Polri tidak ada keinginan kita untuk mengambil terima," ungkapnya.