Liputan6.com, Baghdad: Ribuan pria bersorban putih secara serempak memukul-mukul keras dada mereka. Linangan air mata menghiasi wajah-wajah penuh duka dan amarah itu. Mereka adalah bagian ratusan ribu umat Islam golongan Syiah yang berjalan kaki dari Kota Baghdad menuju Najaf, yang berjarak 175 kilometer. Prosesi serupa hanya terjadi saat umat Islam dari golongan Syiah memperingati Hari Ashura setiap tanggal 9 dan 10 Muharam untuk mengenang kesyahidan Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW yang gugur di Padang Karbala. Namun, prosesi pada akhir pekan silam itu dilakukan sebagai simbol penghormatan terakhir kepada pemimpin spiritual Syiah di Irak, Ayatollah Muhammad Baqir Al-Hakim.
Ketua Dewan Tinggi Revolusi Islam Irak (SCIRI) itu tewas saat mobilnya meledak dekat Masjid Imam Ali di Najaf, Irak, Jumat pekan silam. Beberapa menit sebelum ledakan itu, ribuan umat Islam masih mendengarkan ajaran kebaikan dari Ayatollah Baqir. Bahkan, sebelumnya, seseorang mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Ayatollah Baqir selamat. Belakangan diketahui, ia justru menjadi korban pertama dalam pengeboman yang menewaskan sedikitnya 85 orang dan mencederai lebih dari 200 lainnya itu. "Ledakan itu terjadi hanya beberapa menit setelah salat Jumat. Ledakan itu berasal dari bom mobil," ucap Adel Abdul Mahdi, seorang pejabat SCIRI.
Ratapan dan kemarahan juga berlangsung di sejumlah kota di Irak, seperti Najaf, Karbala, dan Basra. Tiga hari terakhir, kaum Syiah yang mendekati jumlah 65 persen dari sekitar 25 juta rakyat Irak meluapkan kemarahan atas tewasnya pemimpin utama mereka itu. Kota-kota besar itu juga lumpuh akibat pemogokan yang digalang sejumlah pemimpin Syiah. Toko-toko dan perkantoran swasta tutup dan angkutan umum tak beroperasi. Mereka mengecam pasukan pendudukan Amerika Serikat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keamanan di Irak. "Allahu Akbar. Tidak untuk Amerika. Mampuslah Amerika. Mampuslah Ba`ath (partai pimpinan mantan Presiden Saddam Hussein)," teriak massa di Najaf. "Kami bersumpah, demi Imam Hussein, kami akan membalas kematian Al-Hakim," jerit massa di kota suci Karbala, tempat Imam Hussein bin Ali, cucu Rasullah, dimakamkan.
Bom mobil berkekuatan besar yang menewaskan Ayatollah Baqir memang mengejutkan banyak pihak. Di mata sejumlah politisi Negeri 1.001 Malam, Ayatollah Baqir adalah tokoh moderat di Irak. Lelaki berusia 67 tahun ini pernah menjalani pengasingan di Iran selama 20 tahun lebih. Baqir pulang ke Tanah Air, Mei silam, setelah pasukan Amerika Serikat dan Inggris mengklaim menguasai Irak. Kematian Baqir tak urung meledakkan amarah dan demonstrasi dari kalangan Syiah, mayoritas penduduk Irak. Bahkan, pemerintah Iran pimpinan Mohammad Khatami mengutuk keras apa yang disebutnya "aksi pengecut" itu. Iran juga meminta pihak yang sedang berkuasa di Irak bertanggung jawab penuh atas kelalaian menjaga keamanan. Pemimpin tertinggi Irak, Ayatollah Ali Khamenei, malah terang-terangan menuding Israel dan AS berada di balik pengeboman tersebut.
Kecaman juga datang dari sejumlah negara dan pemimpin dunia. Termasuk Raja Fahd dari Arab Saudi, pemimpin Lebanon dan Bahrain, dua negara terakhir juga berpenduduk mayoritas Syiah. Gedung Putih juga mengutuk ledakan itu dan berjanji akan terus berjuang melawan terorisme. "Kami tetap berjuang untuk mengalahkan terorisme dan akan tetap melanjutkan usaha itu untuk membawa kehidupan yang lebih baik di Irak," kata Claire Buchan, juru bicara Presiden AS George Walker Bush.
Serangan bom itu akan menambah sulit usaha "Polisi Dunia" tersebut membangun kembali Irak pascaperang. Sejumlah partai politik di Irak pun mulai meragukan kemampuan tentara AS melindungi para pemimpin dan tempat-tempat suci mereka. Bom di Najaf adalah peledakan bom ketiga dalam sebulan terakhir di Irak, dan dinilai paling dahsyat. Pertama, 7 Agustus silam, sebuah mobil berisi bom menyeruduk Kantor Kedutaan Besar Yordania di Baghdad, dan menewaskan 19 orang. Dua belas hari kemudian, sebuah truk bermuatan bahan peledak menyelonong dan menghancurkan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Baghdad. Insiden ini merenggut nyawa 23 orang, termasuk utusan tertinggi PBB di Irak Sergio Vieira de Mello.
Tiga serangan bom itu jelas menampar muka Gedung Putih. Apalagi, AS tengah menggalang sejumlah opisisi Irak untuk membangun koalisi pemerintahan sementara di Irak, pascaperang. Termasuk memburu mantan Presiden Irak Saddam Hussein yang disebut-sebut masih hidup tersebut. Belum lagi menghadapi perlawanan sporadis dari sejumlah pendukung Saddam yang paling tidak telah menewaskan 139 personel tentara koalisi sejak Presiden Bush menyatakan Perang Irak berakhir pada 1 Mei 2003. Sedangkan jumlah total pasukan koalisi yang terbunuh sejak invasi 20 Maret 2003 tercatat 277 personel.
Menghadapi situasi serba sulit itu, pihak AS tak berpangku tangan. Belum lama berselang, pasukan AS dan polisi Irak dikabarkan menahan 19 orang yang diduga terlibat Bom Najaf. Mayoritas tersangka adalah warga asing dan semuanya mengaku terkait jaringan Al-Qaeda. Sehari setelah pengeboman, polisi Irak yang dipekerjakan kembali oleh AS itu juga menangkap empat tersangka. Masing-masing dua warga Irak dan dua lainnya berkewarganegaraan Arab Saudi. Menurut Gubernur Najaf Haidar Mehdi Matar, dua orang dari mereka berasal dari Basrah yang masih loyal pada Saddam Hussein. Keempat tersangka disebutkan pula sebagai anggota sekte Wahhabi dari muslim Suni, sekte yang berbasis di Arab Saudi dan mendapat arahan langsung dari pimpinan Al-Qaeda Osama bin Laden, serta tak memiliki toleransi terhadap kaum Syiah.
Tak cuma itu, pihak AS dan sejumlah anggota Dewan Pemerintahan Sementara Irak bentukan Gedung Putih juga membahas kemungkinan membentuk pasukan paramiliter dalam jumlah besar. Pembentukan itu tidak lain untuk membantu memperbaiki keamanan negeri yang semakin tidak menentu itu. Para anggota pasukan itu akan disaring dari berbagai partai politik yang dahulunya berafiliasi dengan pemerintahan Saddam Hussein. Nantinya, ribuan milisi itu diharapkan segera mengambil alih pengamanan kota-kota Irak dari kendali tentara Amerika.
Sekitar 150 ribu tentara AS yang masih berada di Irak boleh jadi mulai jenuh menjaga keamanan meski Presiden Bush bersikeras mempertahankan mereka. Inilah yang membuat popularitas Bush menurun drastis. Pada 23 Agustus silam, hasil sebuah jajak pendapat yang diselenggarakan majalah Newsweek pada menyebutkan bahwa sekitar 70 persen publik Negeri Paman Sam merasa kehadiran AS di Irak akan mentok, gagal, dan tidak mendapatkan yang dinginkan. Terlebih, tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah massal sebagai alasan utama menyerang Irak tak terbukti. Selain itu, sekitar 49 persen publik AS tidak mau jika Presiden Bush terpilih lagi untuk kedua kali pada Pemilu 2004.
Bahkan, penasihat senior Departemen Pertahanan AS (Pentagon) Richard Perle mengakui AS telah membuat satu blunder atau kekeliruan besar dalam merencanakan operasi militer di Irak. Sementara Departemen Luar Negeri AS akhirnya menyetujui kehadiran pasukan multinasional di Irak di bawah PBB. Dalam satu wawancara yang diterbitkan koran Prancis Le Figaro, Perle menyebut satu kesalahan kunci dalam perencanaan perang di Irak. "Kesalahan kami terbesar, menurut pendapat saya, adalah kegagalan bekerja sama dengan warga Irak sebelum perang sehingga oposisi Irak seharusnya dapat mengatasi permasalahan mereka segera," kata Perle. "Sekarang solusinya adalah menyerahkan kekuasaan kepada warga Irak secepat mungkin," tambah dia.
Dari Washington D.C., untuk pertama kali, AS menyetujui gagasan kepemimpinan PBB dalam pengiriman pasukan multinasional di Irak. Namun, AS tidak sepenuhnya ingin menyerahkan situasi di Irak kepada PBB. Deputi Menteri Luar Negeri AS Richard L. Armitage mengatakan, AS bersedia menyetujui kepemimpinan pasukan multinasional di Irak kepada PBB dengan catatan komandan pasukan tersebut harus berasal dari AS. Gagasan Armitage tersebut berbeda dengan sikap resmi Pentagon. Menteri Pertahanan AS Donald H. Rumsfeld bersikeras bahwa tak ada yang bisa memimpin pasukan di Irak kecuali AS.
Boleh jadi, sikap lunak Pentagon itu muncul lantaran Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menolak mengirim pasukan perdamaian ke Irak. Menurut Annan, masalah keamanan adalah tanggung jawab pasukan pendudukan, AS dan Inggris. "Kami (PBB) akan menitikberatkan pada pemulihan situasi ekonomi dan politik [di Irak]. Dan mengenai pertanyaan seputar masalah keamanan, kami tidak mempunyai keinginan untuk merekomendasikan Baret Biru (sebutan bagi pasukan penjaga perdamaian PBB, Red)," kata Annan.
Penolakan itu jelas menunjukkan konsistensi PBB untuk tak terlibat dalam masalah keamanan di Irak. Sumber di PBB menyebutkan keengganan PBB untuk terlibat dalam masalah keamanan itu karena badan dunia tersebut, setidaknya beberapa negara anggota PBB, tak ingin dimanfaatkan oleh AS untuk "mencuci piring" dari serangan militer yang dilakukan AS dan sekutunya.
Pemulihan keamanan di Irak memang masih jauh dari harapan. Darah dan air mata pun masih membasahi Negeri Seribu Satu Malam itu. Belum lagi penderitaan sebagian besar penduduk yang tak lagi mempunyai tempat berteduh yang hancur lebur akibat perang.(ANS)
Ketua Dewan Tinggi Revolusi Islam Irak (SCIRI) itu tewas saat mobilnya meledak dekat Masjid Imam Ali di Najaf, Irak, Jumat pekan silam. Beberapa menit sebelum ledakan itu, ribuan umat Islam masih mendengarkan ajaran kebaikan dari Ayatollah Baqir. Bahkan, sebelumnya, seseorang mengumumkan melalui pengeras suara bahwa Ayatollah Baqir selamat. Belakangan diketahui, ia justru menjadi korban pertama dalam pengeboman yang menewaskan sedikitnya 85 orang dan mencederai lebih dari 200 lainnya itu. "Ledakan itu terjadi hanya beberapa menit setelah salat Jumat. Ledakan itu berasal dari bom mobil," ucap Adel Abdul Mahdi, seorang pejabat SCIRI.
Ratapan dan kemarahan juga berlangsung di sejumlah kota di Irak, seperti Najaf, Karbala, dan Basra. Tiga hari terakhir, kaum Syiah yang mendekati jumlah 65 persen dari sekitar 25 juta rakyat Irak meluapkan kemarahan atas tewasnya pemimpin utama mereka itu. Kota-kota besar itu juga lumpuh akibat pemogokan yang digalang sejumlah pemimpin Syiah. Toko-toko dan perkantoran swasta tutup dan angkutan umum tak beroperasi. Mereka mengecam pasukan pendudukan Amerika Serikat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keamanan di Irak. "Allahu Akbar. Tidak untuk Amerika. Mampuslah Amerika. Mampuslah Ba`ath (partai pimpinan mantan Presiden Saddam Hussein)," teriak massa di Najaf. "Kami bersumpah, demi Imam Hussein, kami akan membalas kematian Al-Hakim," jerit massa di kota suci Karbala, tempat Imam Hussein bin Ali, cucu Rasullah, dimakamkan.
Bom mobil berkekuatan besar yang menewaskan Ayatollah Baqir memang mengejutkan banyak pihak. Di mata sejumlah politisi Negeri 1.001 Malam, Ayatollah Baqir adalah tokoh moderat di Irak. Lelaki berusia 67 tahun ini pernah menjalani pengasingan di Iran selama 20 tahun lebih. Baqir pulang ke Tanah Air, Mei silam, setelah pasukan Amerika Serikat dan Inggris mengklaim menguasai Irak. Kematian Baqir tak urung meledakkan amarah dan demonstrasi dari kalangan Syiah, mayoritas penduduk Irak. Bahkan, pemerintah Iran pimpinan Mohammad Khatami mengutuk keras apa yang disebutnya "aksi pengecut" itu. Iran juga meminta pihak yang sedang berkuasa di Irak bertanggung jawab penuh atas kelalaian menjaga keamanan. Pemimpin tertinggi Irak, Ayatollah Ali Khamenei, malah terang-terangan menuding Israel dan AS berada di balik pengeboman tersebut.
Kecaman juga datang dari sejumlah negara dan pemimpin dunia. Termasuk Raja Fahd dari Arab Saudi, pemimpin Lebanon dan Bahrain, dua negara terakhir juga berpenduduk mayoritas Syiah. Gedung Putih juga mengutuk ledakan itu dan berjanji akan terus berjuang melawan terorisme. "Kami tetap berjuang untuk mengalahkan terorisme dan akan tetap melanjutkan usaha itu untuk membawa kehidupan yang lebih baik di Irak," kata Claire Buchan, juru bicara Presiden AS George Walker Bush.
Serangan bom itu akan menambah sulit usaha "Polisi Dunia" tersebut membangun kembali Irak pascaperang. Sejumlah partai politik di Irak pun mulai meragukan kemampuan tentara AS melindungi para pemimpin dan tempat-tempat suci mereka. Bom di Najaf adalah peledakan bom ketiga dalam sebulan terakhir di Irak, dan dinilai paling dahsyat. Pertama, 7 Agustus silam, sebuah mobil berisi bom menyeruduk Kantor Kedutaan Besar Yordania di Baghdad, dan menewaskan 19 orang. Dua belas hari kemudian, sebuah truk bermuatan bahan peledak menyelonong dan menghancurkan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Baghdad. Insiden ini merenggut nyawa 23 orang, termasuk utusan tertinggi PBB di Irak Sergio Vieira de Mello.
Tiga serangan bom itu jelas menampar muka Gedung Putih. Apalagi, AS tengah menggalang sejumlah opisisi Irak untuk membangun koalisi pemerintahan sementara di Irak, pascaperang. Termasuk memburu mantan Presiden Irak Saddam Hussein yang disebut-sebut masih hidup tersebut. Belum lagi menghadapi perlawanan sporadis dari sejumlah pendukung Saddam yang paling tidak telah menewaskan 139 personel tentara koalisi sejak Presiden Bush menyatakan Perang Irak berakhir pada 1 Mei 2003. Sedangkan jumlah total pasukan koalisi yang terbunuh sejak invasi 20 Maret 2003 tercatat 277 personel.
Menghadapi situasi serba sulit itu, pihak AS tak berpangku tangan. Belum lama berselang, pasukan AS dan polisi Irak dikabarkan menahan 19 orang yang diduga terlibat Bom Najaf. Mayoritas tersangka adalah warga asing dan semuanya mengaku terkait jaringan Al-Qaeda. Sehari setelah pengeboman, polisi Irak yang dipekerjakan kembali oleh AS itu juga menangkap empat tersangka. Masing-masing dua warga Irak dan dua lainnya berkewarganegaraan Arab Saudi. Menurut Gubernur Najaf Haidar Mehdi Matar, dua orang dari mereka berasal dari Basrah yang masih loyal pada Saddam Hussein. Keempat tersangka disebutkan pula sebagai anggota sekte Wahhabi dari muslim Suni, sekte yang berbasis di Arab Saudi dan mendapat arahan langsung dari pimpinan Al-Qaeda Osama bin Laden, serta tak memiliki toleransi terhadap kaum Syiah.
Tak cuma itu, pihak AS dan sejumlah anggota Dewan Pemerintahan Sementara Irak bentukan Gedung Putih juga membahas kemungkinan membentuk pasukan paramiliter dalam jumlah besar. Pembentukan itu tidak lain untuk membantu memperbaiki keamanan negeri yang semakin tidak menentu itu. Para anggota pasukan itu akan disaring dari berbagai partai politik yang dahulunya berafiliasi dengan pemerintahan Saddam Hussein. Nantinya, ribuan milisi itu diharapkan segera mengambil alih pengamanan kota-kota Irak dari kendali tentara Amerika.
Sekitar 150 ribu tentara AS yang masih berada di Irak boleh jadi mulai jenuh menjaga keamanan meski Presiden Bush bersikeras mempertahankan mereka. Inilah yang membuat popularitas Bush menurun drastis. Pada 23 Agustus silam, hasil sebuah jajak pendapat yang diselenggarakan majalah Newsweek pada menyebutkan bahwa sekitar 70 persen publik Negeri Paman Sam merasa kehadiran AS di Irak akan mentok, gagal, dan tidak mendapatkan yang dinginkan. Terlebih, tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah massal sebagai alasan utama menyerang Irak tak terbukti. Selain itu, sekitar 49 persen publik AS tidak mau jika Presiden Bush terpilih lagi untuk kedua kali pada Pemilu 2004.
Bahkan, penasihat senior Departemen Pertahanan AS (Pentagon) Richard Perle mengakui AS telah membuat satu blunder atau kekeliruan besar dalam merencanakan operasi militer di Irak. Sementara Departemen Luar Negeri AS akhirnya menyetujui kehadiran pasukan multinasional di Irak di bawah PBB. Dalam satu wawancara yang diterbitkan koran Prancis Le Figaro, Perle menyebut satu kesalahan kunci dalam perencanaan perang di Irak. "Kesalahan kami terbesar, menurut pendapat saya, adalah kegagalan bekerja sama dengan warga Irak sebelum perang sehingga oposisi Irak seharusnya dapat mengatasi permasalahan mereka segera," kata Perle. "Sekarang solusinya adalah menyerahkan kekuasaan kepada warga Irak secepat mungkin," tambah dia.
Dari Washington D.C., untuk pertama kali, AS menyetujui gagasan kepemimpinan PBB dalam pengiriman pasukan multinasional di Irak. Namun, AS tidak sepenuhnya ingin menyerahkan situasi di Irak kepada PBB. Deputi Menteri Luar Negeri AS Richard L. Armitage mengatakan, AS bersedia menyetujui kepemimpinan pasukan multinasional di Irak kepada PBB dengan catatan komandan pasukan tersebut harus berasal dari AS. Gagasan Armitage tersebut berbeda dengan sikap resmi Pentagon. Menteri Pertahanan AS Donald H. Rumsfeld bersikeras bahwa tak ada yang bisa memimpin pasukan di Irak kecuali AS.
Boleh jadi, sikap lunak Pentagon itu muncul lantaran Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menolak mengirim pasukan perdamaian ke Irak. Menurut Annan, masalah keamanan adalah tanggung jawab pasukan pendudukan, AS dan Inggris. "Kami (PBB) akan menitikberatkan pada pemulihan situasi ekonomi dan politik [di Irak]. Dan mengenai pertanyaan seputar masalah keamanan, kami tidak mempunyai keinginan untuk merekomendasikan Baret Biru (sebutan bagi pasukan penjaga perdamaian PBB, Red)," kata Annan.
Penolakan itu jelas menunjukkan konsistensi PBB untuk tak terlibat dalam masalah keamanan di Irak. Sumber di PBB menyebutkan keengganan PBB untuk terlibat dalam masalah keamanan itu karena badan dunia tersebut, setidaknya beberapa negara anggota PBB, tak ingin dimanfaatkan oleh AS untuk "mencuci piring" dari serangan militer yang dilakukan AS dan sekutunya.
Pemulihan keamanan di Irak memang masih jauh dari harapan. Darah dan air mata pun masih membasahi Negeri Seribu Satu Malam itu. Belum lagi penderitaan sebagian besar penduduk yang tak lagi mempunyai tempat berteduh yang hancur lebur akibat perang.(ANS)