Liputan6.com, Bangkok - Mahkamah Konstitusi Thailand kembali beraksi, menyingkirkan seorang perdana menteri lagi dari jabatannya.
Panel sembilan hakim yang terkenal sering campur tangan dalam politik itu memutuskan bahwa Paetongtarn Shinawatra telah melanggar standar etika dalam sebuah percakapan telepon pada bulan Juni dengan pemimpin veteran Kamboja, Hun Sen, yang kemudian membocorkannya. Demikian seperti dilansir BBC.
Advertisement
Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar bersikap akomodatif terhadap Hun Sen terkait sengketa perbatasan kedua negara dan mengkritik salah satu komandan tentaranya sendiri.
Dia membela percakapannya itu dengan mengatakan bahwa dirinya sedang berupaya membuat terobosan diplomatik dengan Hun Sen, teman lama ayahnya Thaksin Shinawatra, serta menegaskan seharusnya pembicaraan itu tetap bersifat rahasia.
Kebocoran itu merugikan dan sangat memalukan bagi dirinya dan Partai Pheu Thai yang dipimpinnya. Hal ini memicu seruan agar dia mengundurkan diri, setelah mitra koalisi terbesarnya keluar dari pemerintahan, membuatnya hanya memiliki mayoritas tipis.
Pada bulan Juli, tujuh dari sembilan hakim mahkamah sudah lebih dulu memilih untuk menangguhkan Paetongtarn—sebuah margin yang mengindikasikan dia akan bernasib sama seperti empat pendahulunya. Karena itu, keputusan pada Jumat (29/8/2025) ini bukanlah kejutan.
Paetongtarn kini menjadi perdana menteri kelima Thailand yang dilengserkan oleh mahkamah ini—semuanya berasal dari pemerintahan yang didukung ayahnya.
Hal ini menumbuhkan keyakinan luas di Thailand bahwa Mahkamah Konstitusi hampir selalu memutuskan melawan pihak-pihak yang dianggap mengancam kekuatan konservatif dan kelompok royalis.
Hanya sedikit negara lain di mana kehidupan politik diawasi seketat ini oleh sebuah lembaga yudisial.
Dalam kasus kali ini, percakapan telepon yang bocor itulah yang menentukan nasib Paetongtarn.
Menanti PM Baru Thailand
Belum jelas mengapa Hun Sen memilih merusak persahabatannya dengan keluarga Shinawatra. Ia bereaksi keras terhadap komentar dari pihak Thailand yang menilai penggunaan media sosial oleh kepemimpinan Kamboja untuk menyebarkan narasi sengketa perbatasan sebagai tindakan tidak profesional. Hun Sen menyebut hal itu sebagai penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mendorongnya untuk mengungkap kebenaran.
Namun, keputusannya justru memicu krisis politik di Thailand, memperburuk ketegangan perbatasan yang bulan lalu meletus menjadi konflik bersenjata lima hari dan menewaskan lebih dari 40 orang.
Konstitusi Thailand kini mengharuskan anggota parlemen memilih perdana menteri baru dari daftar yang sangat terbatas.
Setiap partai diwajibkan menamai tiga kandidat sebelum pemilu terakhir dan Pheu Thai kini sudah menggunakan dua nama, setelah Srettha Thavisin juga dilengserkan oleh mahkamah tahun lalu.
Kandidat ketiga mereka adalah Chaikasem Nitisiri, mantan menteri sekaligus kader lama partai, tetapi dia kurang dikenal publik dan kondisi kesehatannya buruk. Alternatif lain adalah Anutin Charnvirakul, mantan menteri dalam negeri. Namun partainya, Bhumjaithai, sudah keluar dari koalisi pemerintah dengan menyebut kebocoran percakapan telepon Paetongtarn-Hun Sen sebagai alasannya.
Hubungan kedua partai kini renggang dan Anutin harus bergantung pada Pheu Thai—yang memiliki kursi jauh lebih banyak—untuk membentuk pemerintahan. Sebuah situasi yang jelas bukan resep stabilitas.
Adapun partai terbesar di parlemen saat ini adalah Partai Rakyat, yang terdiri dari 143 anggota DPR eks-Move Forward—partai reformis yang telah dibubarkan. Partai Rakyat menyatakan tidak akan bergabung dengan koalisi mana pun, dan memilih tetap menjadi oposisi hingga pemilu baru diselenggarakan.
Pemilu baru sebenarnya menjadi jalan keluar yang logis dari kebuntuan politik ini. Namun, Pheu Thai dilaporkan enggan menempuhnya.
Pemilu Tidak Akan Menguntungkan Pheu Thai
Paetongtarn yang minim pengalaman gagal membangun wibawa nyata sebagai pemimpin negara. Sebagian besar rakyat Thailand beranggapan bahwa ayahnya lah yang sesungguhnya mengambil keputusan-keputusan besar.
Namun, pesona Thaksin tampaknya sudah pudar. Kebijakan andalan Partai Pheu Thai dalam pemilu terakhir—dompet digital senilai 10.000 baht (sekitar Rp5 juta) untuk setiap warga dewasa—terhenti di tengah jalan dan banyak menuai kritik sebagai langkah tidak efektif.
Rencana besar lainnya, mulai dari legalisasi kasino hingga pembangunan jembatan yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, juga tidak kunjung terealisasi.
Di saat sentimen nasionalis Thailand memuncak akibat sengketa perbatasan dengan Kamboja, hubungan lama keluarga Shinawatra dengan Hun Sen—meski kini sudah retak—memicu kecurigaan di kalangan konservatif bahwa mereka selalu mengutamakan kepentingan bisnis di atas kepentingan bangsa.
Popularitas partai pun anjlok dan sangat mungkin kehilangan banyak dari 140 kursi yang dimilikinya jika pemilu digelar sekarang.
Selama lebih dari dua dekade, Pheu Thai adalah kekuatan elektoral yang tidak terkalahkan dan mendominasi politik Thailand. Dengan situasi terkini, dinilai sulit membayangkan dominasi itu bisa kembali.