Liputan6.com, Jakarta Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) non-Pertamina seperti BP-AKR, Vivo dan Shell mulai menimbulkan keresahan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memastikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah penanganan. Menurutnya, pasokan untuk SPBU non-Pertamina sudah ditambah hingga 10 persen.
Advertisement
Selain itu, bagi SPBU non-Pertamina bisa membeli BBM ke SPBU Pertamina terdekat jika masih mengalami kekurangan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kelangkaan BBM di SPBU Swasta.
"Jadi, untuk yang non-Pertamina sudah ditambah 10 persen, nah apabila masih kekurangan bisa belinya ke SPBU Pertamina terdekat," kata Djoko dalam konferensi pers, di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Namun, dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, memilih untuk tidak menjawab pertanyaan dari media terkait kelangkaan BBM di SPBU non-Pertamina.
Anak buah Menteri ESDM ini, fokus menjelaskan terkait Proyek Abadi, Blok Masela yang saat ini sudah resmi memasuki fase Front End Engineering Design (FEED).
"Ya ini untuk proyek ini dulu deh kita jelaskan. Jadi dengan adanya proyek (Abadi Blok Masela) ini, akan bisa meningkatkan ketahanan energi secara nasional, jadi kebutuhan industri dan juga kebutuhan masyarakat itu juga akan bisa terpenuhi," ujarnya.
ESDM Akui Ada Perubahan Izin
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, juga mengonfirmasi bahwa penambahan pasokan sudah dilakukan.
"Pak Djoksis (Kepala SKK Migas) sudah jawab, sudah ada tambahan 10 persen. Terus kemudian apabila terjadi kekurangan, silahkan ambil dari Pertamina," ujar Tri.
Lebih lanjut, Tri tidak menampik adanya masalah administrasi yang turut memengaruhi distribusi. Ia mengakui, izin yang sebelumnya berlaku satu tahun kini dipangkas menjadi enam bulan.
"Ya, kira-kira itulah (durasi impor dipangkas). Selalu ada masalah kan ekspor impor," pungkas Tri.
ESDM Cek Izin Impor SPBU Swasta
Sebelumnya, Wamen ESDM Yuliot mengatakan akan mengecek soal izin impor dari SPBU swasta tadi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM. Ia menyebut, izin impor itu bukan menjadi akar masalah kosongnya stok BBM swasta.
"Jadi saya cek dulu, ini kan proses perizinan itu kan ada di Ditjen Migas. Jadi ini sudah kita bahas. Seharusnya tidak berdampak (terimbas pembatasan izin impor BBM)," kata Yuliot, ditemui usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ia mengatakan pemerintah melakukan evaluasi stok BBM secara keseluruhan di tingkat nasional. Menurutnya, ada peningkatan permintaan impor dari SPBU swasta pada Februari 2025 dan ada lonjakan konsumsi BBM swasta pada Maret 2025.