Liputan6.com, Jakarta - Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat (Sudinkes Jakbar) melakukan penanganan medis dan edukasi intensif kepada masyarakat untuk menekan tren kenaikan kasus campak di Kelurahan Kapuk, Cengkareng.
Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Barat Erizon Safari menyebutkan, terdapat 21 kasus campak yang telah dilaporkan ada di Kelurahan Kapuk. Angka tersebut terbanyak di wilayah Jakarta Barat (Jakbar).
Advertisement
"Memang ada tren peningkatan kasus campak, terutama di wilayah Kapuk, Cengkareng. Dari seluruh wilayah di Jakarta Barat, kelurahan Kapuk ini menjadi atensi utama kita dalam hal ini," ujar Erizon di GOR Kebon Jeruk, Jakarta Barat, melansir Antara, Rabu 27 Agustus 2025.
Meskipun demikian, Erizon menegaskan, peningkatan kasus ini belum sampai pada tahap status kejadian luar biasa (KLB). Namun, kata dia, jika jumlah kasus terus meningkat, pihaknya akan mengambil langkah cepat sesuai arahan dari Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.
"Sepertinya kita akan mendekati ke sana (KLB) kalau dilihat dari kasus sekarang. Makanya dalam waktu dekat saya akan meminta arahan dari wali kota. Kalau memang angkanya signifikan menuju KLB, pastinya pak wali akan memberikan instruksi," papar Erizon.
Selain penanganan medis, pihaknya juga telah melalukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hal ini.
Menurut dia, sejumlah pihak termasuk media dan komunitas lokal perlu terlibat dalam hal ini agar pesan pencegahan benar-benar sampai ke masyarakat luas.
"Kami tidak bisa konvensional hanya dalam gedung. Sosialisasi harus lebih masif, melibatkan media dan komunitas agar informasi pencegahan benar-benar sampai ke masyarakat," terang Erizon.
Usia Balita Rentan Campak
Erizon mengatakan, usia balita hingga usia anak 12 tahun sangat rentan terdampak penyakit campak. Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat khususnya orang tua agar selalu waspada dan cepat mengambil tindakan jika anak mengalami indikasi campak.
"Kami mengimbau kepada masyarakat yang menemukan gejala campak pada anggota keluarganya untuk segara bawa anaknya ke Puskesmas terdekat tujuannya agar si anak cepat mendapatkan pengobatan," ucap Erizon.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah meminta para orang tua ataupun pengasuh untuk segera membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila menemukan gejala campak pada anak, seperti demam yang disertai bercak merah pada kulit.
"Segera periksakan ke Puskesmas atau ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat kalau anak atau anggota keluarga kita mengalami demam disertai dengan bercak-bercak merah pada kulit, batuk, pilek dan mata merah," kata Direktur Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine dalam konferensi pers mengenai penanganan kejadian luar biasa (KLB) campak, seperti dipantau di Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.
Dia mengatakan, langkah tersebut bernilai penting untuk dilakukan guna mencegah penyebarluasan infeksi penyakit campak mengingat penyakit itu termasuk dalam jenis penyakit dengan tingkat penularannya yang sangat cepat melebihi COVID-19.
"Jangan dibiarkan di rumah, tapi segera periksakan," ujar Prima.
46 Wilayah Indonesia Darurat Campak, Ini Daftarnya
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan, sebanyak 46 wilayah di Indonesia mengalami kejadian luar biasa (KLB) campak. Kejadian ini dipicu cakupan imunisasi campak yang tidak merata dan optimal.
Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Prima Yosephine mengatakan, dalam tiga tahun terakhir cakupan imunisasi campak menurun.
Dia menjelaskan, pada 2022 tingkat imunisasi campak MR1 yang diberikan pada anak usia 9 bulan mencapai 102,2 persen. Pada tahun-tahun selanjutnya, tingkat capaian imunisasi justru menurun, yakni menjadi 95,4 persen pada 2023, 92 persen pada 2024, dan 45,1 persen per 24 Agustus 2025.
"Memang tidak bisa dihindari dampaknya adalah terjadinya peningkatan kaksus campak Rubella bahkan terjadinya KLB di beberapa daerah," kata Prima, Rabu 27 Agustus 2025.
Menurut Prima, 46 wilayah yang mengalami KLB campak tersebar di 42 kabupaten kota pada 14 provinsi. Data itu tercatat per 24 Agustus 2024.