Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengkritisi rencana pemerintah yang memangkas Dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Alokasi Dana TKD pada 2025 sebesar Rp919 triliun akan turun drastis menjadi Rp650 triliun pada RAPBN 2026, atau berkurang Rp269 triliun.
Advertisement
Menurut Said, alokasi anggaran untuk daerah tidak bisa dipandang hanya sebagai pos belanja, melainkan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan nasional.
“Pemangkasan sebesar itu bisa menghambat pelayanan publik dan pembangunan di daerah,” ujar Said saat Rapat Kerja (Raker) Banggar bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
“Bahkan, bisa memaksa pemerintah daerah membuat kebijakan baru yang rentan menaikkan pajak daerah, dan pada akhirnya membebani rakyat,” lanjutnya menambahkan.
Pemerintah Jangan Naikkan Pajak
Selain menyoroti Dana TKD, Said juga mengingatkan pemerintah agar tidak serta-merta menaikkan tarif pajak dalam mengejar target penerimaan negara di 2026.
Perlu diketahui, pemerintah menargetkan pendapatan negara pada RAPBN 2026 sebesar Rp3.147,7 triliun, atau naik Rp282,2 triliun dari target 2025. Sumbangsih kenaikan dari penerimaan perpajakan dari target 2025 sebesar Rp2.387,3 triliun menjadi Rp2.692 triliun.
“Perlu memperbesar skala usaha para pelaku usaha, dan memperbanyak pelaku usaha agar memberikan sumbangan besar bagi penerimaan perpajakan,” tutur politisi dari PDI Perjuangan itu.
Perbarui Data Kemiskinan
Selain itu, menurut Said, pemerintah juga perlu memperbaharui data kemiskinan seiring dengan perubahan angka Purchasing Power Parity (PPP), sebagaimana yang telah di lakukan oleh Bank Dunia.
“Pemutakhiran data ini penting untuk mendapatkan data kemiskinan yang akurat sebagai pijakan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun tahun mendatang,” ucapnya.
Di akhir pengantar sebelum memulai Raker Banggar, Said mengingatkan kembali kepada pemerintah mengenai berbagai program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lainnya harus menjadi Game Changer, program yang bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik.
“Jangan sampai kita wasting time dan kehilangan sumber daya sia sia. Kuncinya pada tata kelola yang akuntabel, transparan dan partisipatif,” tutup Said.