Liputan6.com, Jakarta Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang menjadi lokomotif baru pembangunan manusia sejak diluncurkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2025, Presiden menyebut dalam tujuh bulan pelaksanaan telah dicapai capaian yang “negara lain butuh belasan tahun”, mulai dari penciptaan 290 ribu lapangan kerja, keterlibatan 1 juta petani hingga peningkatan prestasi siswa. Achmad menyebut klaim tersebut tidak sepenuhnya keliru.
Advertisement
"Pertanyaannya: sejauh mana klaim-klaim itu realistis? Saya melihat dua hal yang sama-sama benar," kata Achmad dalam keterangannya dikutip Liputan6.com, Rabu (20/8/2025).
Dari sisi skala dan kecepatan, MBG memang menunjukkan lompatan signifikan. Dapur-dapur SPPG yang tersebar luas, kapasitas porsi yang meningkat, serta antusiasme pemerintah daerah membuktikan kebijakan ini benar-benar bergerak, bukan sekadar wacana.
Namun, ia menegaskan bahwa percepatan ini harus diikuti dengan tata cara pengukuran yang lebih cermat. Klaim 290 ribu lapangan kerja, misalnya, akan lebih dapat diterima publik bila definisi pekerja jelas, apakah full time, paruh waktu, musiman, atau termasuk relawan.
Transparansi definisi akan menghindarkan publik dari kesan “sulap statistik”. Hal serupa berlaku pada klaim keterlibatan satu juta pelaku hulu. Menurut Achmad, kata “terlibat” bisa berarti memasok sekali, berkala, atau menjadi mitra tetap.
"Di sinilah pentingnya panel data pemasok yang menampilkan frekuensi pasok, nilai transaksi, dan jarak pemasok–SPPG, sehingga “ekonomi desa tumbuh” dapat ditunjukkan bukan hanya melalui testimoni, melainkan deret waktu yang rapi," ujarnya.
Risiko Klaim Tanpa Metodologi
Lebih lanjut, Achmad mengingatkan bahwa klaim yang tidak diberi pagar metodologi berpotensi menyesatkan publik. Ia menyebut ada tiga ruang rawan dalam pelaksanaan MBG.
Pertama adalah inkonsistensi angka, misalnya soal jumlah SPPG yang sering berbeda dalam berbagai kesempatan. Perbedaan ratusan dapur tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut kapasitas produksi jutaan porsi makanan.
"Dashboard publik harian yang memuat jumlah SPPG aktif, uptime dapur, porsi tersaji, dan keluhan terverifikasi per provinsi akan mengunci konsistensi sekaligus memudahkan audit sosial," ujarnya.
Transparansi
Ruang rawan kedua adalah soal payung tata kelola. Program sebesar MBG, kata Achmad, seharusnya dilandasi Peraturan Presiden yang memuat standar gizi, keamanan pangan, hingga sistem monitoring evaluasi yang baku.
Ketiga, pengakuan terhadap masalah yang muncul. Ia menyebut adanya mitra dapur yang terlambat dibayar, isu selisih nilai porsi, hingga kasus keracunan yang menyebabkan penghentian sementara kegiatan di beberapa lokasi.
"Ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan narasi keberhasilan tidak menenggelamkan pekerjaan rumah. Publik akan memaklumi kekurangan bila pemerintah jujur, cepat mengoreksi, dan membuka datanya," pungkasnya.