Liputan6.com, Jakarta - - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Menteri Keuangan (Menkeu) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.
Kesepakatan tersebut disetujui dengan penandatanganan naskah RUU saat Rapat Kerja (Raker) Banggar yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Advertisement
"Kami berterima kasih atas seluruh dukungan dari Badan Anggaran untuk terus kita lanjutkan dalam menjaga Indonesia dan menjaga APBN secara baik,” kata Sri Mulyani menutup pernyataannya di akhir Raker.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, rapat kerja ini menjadi tahap akhir pembicaraan tingkat I. Agenda rapat meliputi pembacaan laporan dan pengesahan hasil Panja, penyampaian pendapat mini fraksi, pengambilan keputusan, serta penandatanganan naskah RUU.
"Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan RAPBN 2024 ada 18 catatan dari Banggar,” jelas Said usai Raker di Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (19/8/2025).
"Salah satunya, menurunnya defisit menjadi 2,29% itu diapresiasi, namun pada saat yang sama pemerintah harus bisa mengukur outcome dari setiap belanja, dan sesegera mungkin melaksanakan rekomendasi dari BPK,” tambah Said.
Seluruh Fraksi Setuju
Di sisi lain, seluruh fraksi di DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan RAPBN 2024.
"Alhamdulillah delapan fraksi setuju tanpa catatan,” ujar Said usai perwakilan dari tiap fraksi menyampaikan pandangannya.
Dengan penandatanganan ini, RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 akan segera dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.