Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 24.405 orang tercatat memasukkan lamaran pekerjaan sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan untuk posisi petugas pemadam kebakaran (Damkar) DKI Jakarta. Dari jumlah itu, hanya 17 persen atau sekitar 4.200 pelamar saja yang memenuhi syarat administrasi.
"Dari 24 ribu itu, 17 persen yang memenuhi syarat administrasi," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut di Plaza Bendera, Jakarta Timur, Selasa (19/8/2025).
Advertisement
Penyebab Tak Lolos Administrasi
Pramono menjelaskan, sejumlah penyebab para pelamar tidak lolos seleksi administrasi. Salah satunya, tidak memenuhi syarat tinggi badan yang telah ditetapkan yaitu 165 sentimeter (cm).
Selain itu, lanjut Pramono dari ribuan pelamar banyak yang tidak memiliki SIM B1 sebagai salah satu syarat, khususnya para pelamar yang berasal dari luar DKI Jakarta.
“Banyak yang rata-rata tingginya tidak memenuhi, yaitu 165 cm. Yang kedua karena disyaratkan untuk warga di luar Jakarta harus mempunyai SIM B1. Maka banyak sekali yang tidak mempunyai SIM B1,” ungkap dia.
Berkas Pelamaran Proses Finalisasi
Saat ini, kata Pramono, pihaknya sedang memfinalisasi lamaran kerja untuk posisi PJLP Damkar DKI Jakarta tersebut.
“Dengan demikian dari proses administrasi yang lolos kurang lebih 4.200-an atau 17 persen dari angka yang kemarin mendaftar dan itulah yang kemudian akan kita segera proses dan kita finalkan,” kata dia.
Proses Perekrutan Bebas Pungli
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno memastikan proses rekrutmen bebas pungutan liar atau pungli.
"Udah pasti lah itu (pungli) kita hindari, itu makanya kenapa PPSU, PJLP ini kita ketatin," kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Meski begitu, ia tak menampik mendengar pungli memang kerap terjadi dalam proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Namun, Rano menegaskan proses akhir tetap menjadi keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Iya kita dengar deh kita tahu di beberapa kecamatan kelurahan ada. Makanya kenapa yang menentukan nanti adalah Gubernur dan Wakil Gubernur," ucap dia.