Liputan6.com, Jakarta- Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025–2026 yang menandai tahun kedua masa bakti DPR periode 2024–2029.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung kepada Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Advertisement
Melalui pidatonya, Puan menyinggung dampak situasi global yang memengaruhi perekonomian nasional. Dia berharap kebijakan fiskal 2026 mempertimbangkan faktor tersebut agar APBN mampu menjaga stabilitas ekonomi, daya beli, dan pembangunan di tengah ruang fiskal yang terbatas.
“Kebutuhan belanja negara untuk pembangunan akan selalu lebih besar dibanding kemampuan pendapatan negara," ujar Puan.
"Karena itu dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat, maka Pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja, serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien," lanjutnya menambahkan.
Ungkap Banyak Kementerian Lembaga Ngeluh Efisiensi Anggaran
Puan juga bercerita kepada Prabowo tentang dinamika rapat kerja antara DPR dan K/L terkait kebijakan efisiensi anggaran. Dia menyebut banyak K/L yang “curhat” soal dilema antara program prioritas, tambahan anggaran, dan efisiensi.
“Mengenai efisiensi belanja tahun 2025, Kementerian/Lembaga curhat-nya ke komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya, curhat masalah ‘cinta segitiga’ yaitu program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi,” kata Puan.
Namun, dia menegaskan perbedaan kepentingan tersebut tidak harus berujung kekecewaan.
“Cinta segitiga itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” sambungnya.
Efisiensi Anggaran Sesuai Amanat UU Keuangan Negara
Puan menilai efisiensi anggaran sejalan dengan amanat UU Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, transparan, adil, dan patut.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menekankan bahwa di balik setiap pos anggaran terdapat harapan rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh.
“Di balik setiap pos anggaran APBN, tersembunyi harapan jutaan rakyat. Apakah anak mereka bisa terus sekolah? Apakah rakyat bisa berobat? Apakah ada lapangan kerja? Bagaimana nasib petani, nelayan, buruh dan lain sebagainya," tuturnya.
Puan berharap APBN 2026 dan Nota Keuangan yang disampaikan Prabowo dapat memperkuat pembangunan di daerah dan menjadi sumber semangat nasional di tengah ketidakpastian global.
“Bahwa di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki arah yang jelas, memiliki harapan yang cerah, semangat bergotong royong dan memiliki tekad untuk maju bersama-sama," tukasnya.
Setelah Rapat Paripurna Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, DPR dijadwalkan bersidang hingga 2 Oktober 2025 sebelum memasuki masa reses.