Liputan6.com, Jakarta- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto soal prioritas kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, penguatan hilirisasi, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.
Pidato itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Advertisement
Sultan mengatakan, amanat Prabowo tersebut sejalan dengan tugas konstitusional DPD untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Apalagi, pidato itu juga konsisten dalam program Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045.
“DPD RI menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas,” kata Sultan di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD RI.
Terkait kedaulatan pangan, Sultan menegaskan, DPD akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di daerah.
“Surplus beras dan kebijakan harga beli gabah adalah kemajuan yang harus dijaga. DPD RI akan memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaat langsung dirasakan petani,” tegasnya.
Tegas ke Korporasi, Lindungi Petani dan Penambang Rakyat
Menanggapi penertiban perkebunan kelapa sawit dan penguasaan kembali lahan bermasalah, Sultan meminta agar proses penertiban dijalankan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil.
“Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Lalu, soal tambang ilegal, Sultan menyambut komitmen pemerintah untuk menindak tambang-tambang yang melanggar aturan. Menurutnya, DPD akan mendorong pemetaan bersama dan percepatan legalisasi atau pengaturan bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, serta memastikan pemulihan lingkungan pasca-penertiban.
“Kerugian negara akibat tambang ilegal harus dihentikan; daerah berhak atas pemulihan dan manfaat ekonomi yang adil,” ucapnya.
Dalam hal pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, termasuk upaya penyelamatan belanja negara, Sultan memastikan, DPD mendukung langkah-langkah transparansi dan penguatan tata kelola BUMD.
“DPD RI akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program-program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel,” paparnya.
Lapangan Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan Harus Tumbuh dari Daerah
Sultan juga menyampaikan dukungan DPD terhadap strategi pengelolaan investasi nasional dan program hilirisasi yang akan membuka lapangan kerja di daerah melalui inisiatif seperti Danantara.
“Setiap proyek hilirisasi harus menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah di daerah, dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil bahan baku,” ungkapnya.
Mengenai pendidikan dan kesehatan, Sultan memuji program sekolah rakyat, pengembangan sekolah unggul, distribusi layar pintar untuk pembelajaran jarak jauh, serta program cek kesehatan gratis dan peningkatan kelas rumah sakit di sejumlah kabupaten.
“DPD akan mengawal agar renovasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran, dan peningkatan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, sehingga kesenjangan akses benar-benar terpangkas,” katanya.
Sultan menyampaikan, kesiapan DPD RI bekerjasama dengan pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pidato kenegaraan menjadi kebijakan dan program nyata di daerah.
“Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu-isu daerah. DPD akan berada di garda terdepan untuk memastikan janji-janji itu terwujud di lapangan,” pungkasnya.
Sumber: Merdeka.com