Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyurati Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres terkait krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Dalam surat bertajuk 'Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza', Puan meminta PBB bertindak cepat dan nyata untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina akibat blokade dan serangan Israel.
Advertisement
"Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya berkirim surat, mengingat krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza," kata Puan dalam suratnya, dikutip Selasa (12/8/2025).
"Di mana ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman massal yang terus menerus dilakukan oleh Israel, yang telah menyebabkan kehancuran total kehidupan," lanjutnya.
Surat tersebut ditulis Puan mengacu pada laporan badan-badan PBB seperti WFP, UNICEF, dan UN OCHA yang menunjukkan tingkat kerawanan pangan di Gaza sudah masuk kategori Fase 5 atau kelaparan.
Lebih dari 1,1 juta orang menghadapi krisis pangan parah, sementara sekitar 500.000 anak mengalami malnutrisi akut, dengan sejumlah kasus dikategorikan ‘sangat kurus’.
Soroti soal Kelaparan
Maka dari itu, Puan menyoroti kematian akibat kelaparan yang terus meningkat, terutama di Gaza utara, serta kehancuran lebih dari 70% lahan pertanian, pasar, dan toko makanan.
Menurutnya, kelaparan ini bukan bencana alam semata, melainkan akibat kebijakan yang disengaja menggunakan pangan sebagai senjata perang, yang melanggar hukum humaniter internasional.
"Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi sekadar krisis pangan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang," tutur Puan.
Puan mendesak PBB mengambil enam langkah strategis, antara lain menetapkan status kelaparan di Gaza sesuai Klasifikasi Fase Terpadu (IPC), menggelar sidang darurat Dewan Keamanan PBB, hingga membentuk koridor kemanusiaan aman di bawah pengawasan PBB.
"Jika hambatan terhadap bantuan kemanusiaan berlanjut, aktifkan Bab VII Piagam PBB, karena situasi tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Mobilisasi Dana Darurat
Selain itu, Puan mendorong mobilisasi dana darurat untuk penyediaan makanan, obat-obatan, dan air bersih, serta memulihkan bantuan melalui UNRWA dan lembaga kemanusiaan netral lainnya.
"Kita tidak bisa tinggal diam sementara kekejaman ini terjadi di hadapan kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan bukan hanya untuk menciptakan dunia yang aman, tetapi juga untuk melindungi warga sipil yang tak berdaya dari penindasan," tegas cucu Proklamator RI Soekarno itu.
Di akhir suratnya, Puan menyatakan DPR RI mendukung penuh langkah PBB dalam menangani krisis ini.
"Kami sepenuhnya mendukung kepemimpinan anda secara moral dan kelembagaan, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak sesuai urgensi yang dibutuhkan krisis ini," pungkasnya.