Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta segera turun tangan mengatasi persoalan tumpukan gula pasir di sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur. Hal ini agar bisa segera terjual dan para petani tebu mendapatkan bayaran.
"Kalau bisa tidak menunggu pekan depan, besok pun harus ada keputusan. Di regional ini saja, ratusan miliar rupiah belum terbayar. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan dikutip dari Antara, Selasa (12/8/2025).
Advertisement
Dia mendapati tumpukan gula pasir yang belum terjual dalam jumlah besar di sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan Bondowoso, di tengah gula rafinasiyang justru membanjiri pasar.
Dia memaparkan ada sebanyak 4.600 ton gula senilai sekitar Rp 60 miliar belum terjual di PG Prajekan, sedangkan sebanyak 5.000 ton gula setara Rp50 miliar tersisa di PG Assembagoes.
Kemudian, lanjut dia, sebanyak 2.500 ton gula senilai sekitar Rp36 miliar menumpuk di PG Panji, serta sebanyak 3.900 ton gula di PG Wringin Anom tidak terserap pasar selama delapan periode terakhir.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polri dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan terkait dugaan permainan yang menyebabkan gula lokal menumpuk dan tidak terserap pasar.
“Saya minta Polri dan Kejagung usut tuntas dugaan permainan di balik menumpuknya gula lokal di Jatim ini. Jangan tunggu masalahnya membesar. Kalau ada indikasi pelanggaran, tuntaskan dari sekarang. Komisi III tidak mau kasus besar seperti ini baru diungkap di kemudian hari, atau tahun-tahun berikutnya. Kerugiannya kan terjadi sekarang, petani sedang kesusahan,” ujar Sahroni.
Sahroni pun meminta pihak berwajib untuk mengungkap para aktor yang sengaja menciptakan situasi ini untuk meraup keuntungan.
“Apalagi problem utamanya kan sudah terlihat jelas, karena gula rafinasi yang seharusnya khusus industri, dibiarkan membanjiri pasar umum dengan harga murah. Akibatnya, gula lokal tidak terserap, petani kehilangan pendapatan. Maka saya kira ini jelas, diduga kuat ada pihak culas yang mencari untung besar di balik situasi ini. Jadi semua aktornya harus diusut, bahkan sampai kalau ada beking-bekingnya sekalipun,” pungkasnya.
Produsen Gula BUMN Diminta Serap Gula Petani Lokal di Kisaran Harga Ini
Sebelumnya, para petani tebu di sejumlah daerah tengah memasuki panen raya. Untuk mendongkrak kesejahteraan para petani ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor penggilingan tebu untuk menyerap di harga tinggi.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta Pabrik Gula (PG) Jatitujuh di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, agar menyerap produksi gula petani dengan harga minimal Rp 14.500 per kilogram (kg).
Untuk diketahui, Pabrik Gula Jatitujuh berada di bawah naungan PT PG Rajawali II yang masuk dalam Holding BUMN Pangan ID FOOD.
"Pesan saya kepada Direktur PG (Pabrik Gula) Jatitujuh membeli tebu gulanya petani minimal Rp 14.500 (per kg). Saya ulangi ya minimal Rp 14.500 (per kg)," kata Arief, dikutip dari Antara.
"Kita tadi sama Bupati (Indramayu Nina Agustina) sama Pak Dandim (0616 Indramayu Letkol Inf Yanuar Setyaga), dan Pak Direktur (Utama PT Pabrik Gula Rajawali II Ardian Wijanarko), kita lihat mereka ini sudah mulai musim giling. Kurang lebih tiga minggu lalu. Tiga minggu lalu ini serentak di Jawa Barat di Jawa Timur," tambah dia.
Bapanas mendorong pabrik gula tersebut dapat menyerap produksi gula dari petani lokal agar mereka terus meningkatkan produktivitas mereka dalam menghasilkan tebu sebagai bahan baku dalam memproduksi gula.
"Supaya petaninya itu giat untuk tanam. Ini tanaman semusim. Tebu itu satu kali satu tahun. Kalau beras bisa tipe 200 bisa 300 juga bisa dua, bisa tiga (kali tanam setahun). Kalau tebu ini sekali," ujar Arief.
Harus Dimaksimalkan
Arief menyatakan bahwa jika pabrik gula tidak memiliki pasokan tebu, maka pabrik tersebut akan menjadi tidak efektif karena tidak memiliki bahan baku utamanya. Oleh karena itu, pabrik gula yang berdiri di lahan seluas 15.000 hektare tersebut agar dapat dimanfaatkan maksimal.
"Karena kalau pabrik gula enggak punya sumber tebu, itu nanti kita lucu pabrik enggak ada tebunya gitu. Jadi 15.000 hektare ini memang untuk dediketid untuk tebu," katanya lagi.
Selain itu, Arief juga meminta kepada seluruh produsen gula yang ada di bawah naungan BUMN agar menyerap produksi gula petani lokal Rp14.500 per kilogram.
Arief menyebutkan PG Jatitujuh merupakan satu dari enam cabang dari PT PG Rajawali II.
Dia merinci enam enam cabang PT PG Rajawali II, yakni PG Jatitujuh di Majalengka; PG Sindanglaut di Cirebon; PG Krebet Baru di Malang; PG Tersana Baru di Cirebon; PG Rejo Agung di Madiun, dan PG Candi Baru di Sidoarjo.
"Sehingga nanti PG-PG (pabrik gula-pabrik gula) yang ada di Indonesia ini baik RNI (Rahawali Nusantara Indonesia), ID Food ataupun PTPN (PT Perkebunan Nusantara) menjadi stand by buyer. Meng offtake gula yang udah jadi itu dibelinya Rp14.500 per kilogram," ujar Arief pula.