Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan memasuki usia kemerdekaan ke-80 pada tahun 2025. Artinya, 20 tahun ke depan, Bumi Pertiwi akan genap berusia 1 abad pada 2045 dimana banyak pihak meramalkan generasi emas akan lahir.
Menyikapi hal itu, Laboraturium45 (LAB 45) sebagai lembaga Think Tank bakal memberi perhatian khusus soal tantangan apa saja yang akan dihadapi Indonesia melalui Seminar Nasional pada 20-21 Agustus mendatang di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.
Advertisement
"LAB 45 akan mengadakan Seminar Nasional dengan tema Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045 sebagai ruang dialog lintas sektor. Dalam forum ini, demokrasi diposisikan sebagai payung besar yang menaungi setiap pembahasan sebagai fondasi bersama dalam rangka memperkuat demokrasi yang sedang menghadapi tantangan," kata Kepala LAB 45, Jaleswari Pramodhawardani kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Jaleswari menyatakan pada seminar nasional pekan depan, ada tujuh tema yang akan dipresentasikan oleh para analis dan peneliti LAB 45 dalam menyikapi masalah kebangsaan.
Pertama, Pembangunan Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia yang akan dibawakan oleh Omar Farizi Wonggo selaku Analis Politik Keamanan LAB 45. Omar mengaku akan membawakan refleksi delapan dekade demokrasi Indonesia yang dinilai masih berkutat terhadap persaingan antara prosedur formal dan kualitas substantif demokrasi.
Kedua, Evolusi Doktrin Pertahanan yang akan dibawakan Reine Prihandoko selaku Analis Utama Politik Keamanan LAB 45. Menurut Reine, doktrin pertahanan Indonesia saat ini masih berakar pada konsep perang total dan strategi perang gerilya, berbeda dengan tren perkembangan di tingkat global yang cenderung mengarah pada perang terbatas, serba cepat, dan berbasis teknologi.
"Strategi asimetris berbasis konsep A2/AD menjadi opsi paling realistis bagi Indonesia, karena mampu menghadirkan efek gentar tanpa harus mengejar superioritas militer penuh. Pengembangan doktrin operasi militer selain perang (OMSP) harus diarahkan pada profesionalisme TNI dalam konteks demokratis dengan membatasi pelibatan militer di ranah sipil hanya untuk situasi darurat yang benar-benar diperlukan," tutur Reine.
Ketiga, Peperangan Siber TNI yang akan dibawakan Christian Guntur Lebang selaku Analis Utama Politik Keamanan LAB 45. Christian menyatakan, revisi UU TNI 2025 yang menambah peran OMSP dalam menghadapi ancaman pertahanan siber menjadi langkah penting, namun menimbulkan risiko perluasan kewenangan militer ke ranah sipil tanpa batasan hukum dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, sehingga berpotensi melemahkan supremasi sipil dan kualitas demokrasi.
"Persepsi ancaman siber yang dimaknai luas dalam berbagai regulasi dan dokumen strategis, termasuk operasi informasi dan isu kesatuan bangsa, membuka peluang penggunaan kemampuan siber TNI terhadap masyarakat sipil dan mengabaikan prinsip hak asasi manusia," jelas Christian.
Keempat, Ilusi Pembangunan Demokrasi Hijau oleh Radhityana Muhammad dan Indah Lestari selaku Analis Ekonomi Politik LAB 45. Keduanya akan membahas soal degradasi lingkungan yang dipicu oleh model pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam dan dominasi energi fosil.
"Regresi demokrasi memperburuk situasi melalui pelemahan komitmen atas perlindungan lingkungan. Tanpa tata kelola yang baik, pembangunan hanya akan menghasilkan kemajuan yang rentan terhadap krisis ekologis," jelas Radhit.
Pemberdayaan Perempuan
Kelima yaitu Monograf Gender yang akan dipresentasikan Aldi Pahala Rizky Analis Maha Data dan Gender bersama Ratu Dyah Ayu Gendiswardani selaku Analis Utama Maha Data dan Gender.
Keduanya akan membahas pemberdayaan perempuan yang harus dipahami lebih dari sekadar partisipasi simbolik, melainkan sebagai transformasi mendasar dalam relasi kuasa sosial, politik, dan ekonomi, sejalan dengan pemikiran feminis seperti Naila Kabeer dan Nancy Fraser.
Keenam, Monograf Politik Media yang akan dipresentasikan Salma Salima Hariza Nihru dan Ali Nuralizen selaku Analis Maha Data dan Politik Media. Menurut keduanya, selama 80 tahun, relasi media dan negara di Indonesia menunjukkan pola intervensi yang dinamis namun tidak benar-benar hilang.
"Pasca-Reformasi, konsentrasi kepemilikan media semakin menguat, memperkokoh dominasi oligarki politik-ekonomi. Meskipun teknologi digital membawa transformasi, kepemilikan media tidak banyak terdiferensiasi, malah memperluas akumulasi kuasa oleh modal besar, sementara perubahan teknologi juga mengubah praktik jurnalistik yang pada beberapa titik mengancam nilai-nilai jurnalisme," wanti Salma.
Ketujuh, Monograf Kelas Menengah yang akan dibawakan Baginda Muda Bangsa dan Jessica Arreta selaku Analis Ekonomi Politik. Keduanya bakal memaparkan hasil penulusuran sejarah tentang peran kelas menengah Indonesia yang secara umum memang ada ambivalensi wujud dukungan terhadap demokrasi.
"Salah satu sebabnya adalah ketergantungan ekonomi terhadap negara, yang membuat kelas menengah tidak bisa menjadi kekuatan yang solid. Tetapi, dalam sejarah demokratisasi Indonesia, selalu ada segmen kelas menengah yang kami sebut sebagai kelas menengah kritis, yang konsisten mendukung demokrasi. Ciri mereka adalah mandiri secara ekonomi dan/atau melakukan aktivisme politik," tutup Baginda.